Jika tata kelola kawasan masih memiliki kelemahan, evaluasi dan perbaiki.
Karena masyarakat tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa kebakaran sedang ditangani.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa negara mampu melindungi kawasan dan mencegah dampaknya meluas.
Sembilan hari sejak kepulan asap terpantau pada 27 Agustus hingga 5 September 2026 harus menjadi alarm serius.
Jangan menunggu api semakin melebar.
Jangan menunggu asap semakin tebal.
Jangan menunggu angin membawa asap menuju permukiman.
Dan jangan menunggu masyarakat Jambi kembali tercekik kabut asap.
Taman Nasional Berbak Sembilang adalah amanah negara.
Maka ketika kawasan tersebut terbakar, negara wajib hadir, negara wajib bertindak, dan negara wajib memastikan kawasan itu terlindungi.
Bukan berarti pemerintah yang membakar.
Tetapi pemerintah tidak boleh lepas tangan atas kewajibannya melindungi kawasan yang menjadi tanggung jawab negara.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa cepat memadamkan api, tetapi seberapa mampu negara mencegah api berubah menjadi bencana bagi hutan, lingkungan, dan masyarakat.
* Ditulis oleh: Feri Irawan, Ketua Sekber PSDH Jambi