Pemadaman harus diikuti dengan pendinginan dan pemeriksaan menyeluruh, terutama pada kawasan gambut.
Jangan sampai api terlihat padam, tetapi bara masih tersimpan di bawah permukaan.
Lebih jauh lagi, pemerintah harus memandang persoalan ini dalam perspektif lintas wilayah.
TNBS merupakan satu bentang ekosistem yang tidak mengenal batas administratif. Demikian pula asap yang dihasilkan dari kebakaran.
Ketika arah angin membawa asap menuju Jambi, masyarakat Jambi pula yang akan menerima dampaknya.
Masyarakat tidak seharusnya menunggu kualitas udara memburuk, aktivitas sekolah terganggu, anak-anak harus menggunakan masker, atau masyarakat kembali kesulitan menghirup udara bersih baru kemudian negara bergerak lebih besar.
Pencegahan harus dilakukan sebelum dampak tersebut terjadi.
Kawasan Negara Harus Mendapat Perlindungan Maksimal
Ada prinsip yang menurut saya harus ditegakkan secara konsisten.
Ketika kebakaran terjadi di areal perusahaan, pemerintah menuntut perusahaan memiliki personel, peralatan, sumber air, patroli, deteksi dini dan sistem pengendalian kebakaran.
Prinsip yang sama harus diterapkan terhadap kawasan yang berada dalam pengelolaan negara.
Jangan ada standar ganda.
Kawasan konservasi yang menjadi aset negara dan memiliki fungsi ekologis strategis harus memperoleh sistem perlindungan yang kuat.
Jika perusahaan diwajibkan siap menghadapi karhutla di wilayah konsesinya, maka pemerintah juga harus memastikan kawasan konservasi yang berada dalam tanggung jawabnya memiliki tingkat kesiapsiagaan yang memadai.
Ini bukan persoalan menyalahkan pemerintah.
Ini adalah persoalan akuntabilitas pengelolaan kawasan negara.