Dengan kata lain, kedua angka itu saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Angka 8% dari BPS menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem secara nasional dalam beberapa dekade terakhir.
Namun, angka 60–68% dari Bank Dunia mengingatkan bahwa sebagian besar penduduk masih berada dalam kategori rentan—hanya sedikit di atas garis kemiskinan nasional, tetapi masih jauh dari standar kesejahteraan yang diakui secara internasional.
Bagi pembuat kebijakan, pesan dari dua angka ini jelas, Indonesia tidak boleh berhenti pada pencapaian penurunan kemiskinan ekstrem.
Fokus harus bergeser dari sekadar “mengeluarkan orang dari kemiskinan” menjadi “mencegah mereka jatuh kembali” dan “mengangkat mereka ke kelas menengah yang produktif”.
BACA JUGA:Harga Emas Antam Melemah di Awal September 2026, Sentuh Rp2,664 Juta per Gram
Program seperti bantuan sosial tunai, subsidi energi, dan kartu kesehatan tentu penting, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan kerja, akses ke pasar, dan perlindungan sosial yang lebih luas.
Selain itu, transparansi dalam menjelaskan perbedaan metodologi ini sangat penting. Publik perlu memahami bahwa angka kemiskinan bukan alat politik, melainkan alat diagnostik.
Ketika metodologi dijelaskan dengan baik, perdebatan publik bisa bergeser dari “siapa yang benar” menjadi “apa yang harus kita lakukan selanjutnya”.
Pada akhirnya, dua angka kemiskinan ini mencerminkan satu realitas yang kompleks, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam mengurangi kemiskinan ekstrem, namun masih menghadapi tantangan besar dalam mengangkat sebagian besar penduduknya ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.
BACA JUGA:BYD Sealion 08 SUV Flagship Sealion 02 Besok: Bawa Jarak Tempuh hingga 900 Kilometer Bermesin Turbo
Daripada memperdebatkan mana angka yang “lebih benar”, yang lebih produktif adalah memanfaatkan keduanya sebagai kompas: BPS untuk menajamkan target kebijakan domestik, dan standar Bank Dunia untuk mengukur seberapa jauh Indonesia masih harus berjalan agar sejajar dengan negara-negara lain yang telah berhasil membangun kelas menengah yang luas dan tangguh.
Kemiskinan bukan sekadar angka. Ia adalah cermin dari seberapa inklusif pertumbuhan ekonomi kita, seberapa adil distribusi peluang, dan seberapa kuat jaring pengaman sosial yang kita bangun. Dua angka, satu realitas—tugas kita adalah memastikan bahwa realitas itu terus bergerak ke arah yang lebih baik.*
Penulis: Noviardi Ferzi, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi