Petugas Sensus Ekonomi Juga Akan Datangi SAD Jambi

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi akan menjangkau komunitas Suku Anak Dalam (SAD) dan masyarakat pedalaman di Provinsi Jambi, dengan melibatkan pihak taman nasional setempat.

Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengatakan bahwa seluruh petugas sensus telah dibekali pelatihan secara berjenjang, termasuk metode khusus untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.

“Semuanya, termasuk SAD, ada metode khusus bagi petugas kami karena sudah dilatih secara berjenjang,” kata Sonny.

Ia menjelaskan, para petugas sensus telah mendapatkan pembekalan dari instruktur utama di tingkat nasional hingga petugas di daerah.

BACA JUGA:250 Ribu Rumah Jadi Sasaran, Pemkot Jambi Dukung Penuh Sensus Ekonomi 2026

Selama pelaksanaan di lapangan, petugas juga akan berada di bawah pengawasan langsung pengawas sensus.

BPS turut menggandeng pemerintah daerah untuk membantu kelancaran pendataan di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau, termasuk komunitas Suku Anak Dalam.

“Peran pemerintah daerah sangat luar biasa. Sensus ini milik kita bersama, sehingga pemerintah daerah sangat membantu dalam menghadapi tantangan di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, menambahkan bahwa pendataan masyarakat pedalaman dilakukan oleh petugas khusus (taspos) karena berada di luar satuan lingkungan setempat (SLS).

BACA JUGA:Imbau Warga dan Pelaku Usaha Beri Data, WaliKota Ajak Sukseskan Sensus Ekonomi BPS

Untuk memudahkan proses pendataan, BPS juga melibatkan petugas dari Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) yang dinilai lebih memahami kondisi wilayah dan karakter masyarakat di lapangan.

Menurut Aidil, Sensus Ekonomi 2026 bagi masyarakat pedalaman menggunakan kuesioner khusus yang hanya berfokus pada aktivitas ekonomi sehari-hari, tanpa menanyakan data aset atau kepemilikan pribadi.

Berdasarkan data Sensus 2020, jumlah masyarakat pedalaman di Jambi tercatat sekitar 5.000 kepala keluarga, termasuk yang berada di wilayah perbatasan provinsi seperti Lembah Masurai dan Sungai Tebal, Kabupaten Merangin.

“Kita akan masuk ke wilayah tersebut dengan bantuan masyarakat sebagai penunjuk jalan. Pendataan dilakukan secara sederhana, hanya pada aktivitas ekonomi harian,” pungkasnya.

Sumber: