Namun ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut hanya memberi ruang waktu terbatas bagi pemerintah.
“Stok memang aman dalam jangka pendek, tapi kalau perang berlangsung lebih dari dua atau tiga minggu tanpa de-eskalasi, tekanan fiskal akan cepat membesar,” katanya.
Noviardi memperkirakan jika harga minyak bertahan di US$100 per barel, tambahan beban subsidi energi bisa mencapai sekitar Rp201 triliun.
Dalam skenario yang lebih ekstrem, jika harga minyak melonjak hingga US$120 per barel, beban subsidi bahkan berpotensi mendekati Rp515 triliun.
Situasi tersebut, menurutnya, berisiko mendorong inflasi hingga sekitar 5 persen, melemahkan nilai tukar rupiah, dan memperlebar defisit anggaran.
“Kalau konflik tidak mereda hingga akhir Maret, opsi penyesuaian harga BBM hampir tidak bisa dihindari. Pemerintah mungkin akan mempertimbangkan kenaikan harga secara terbatas atau realokasi anggaran agar APBN tidak jebol,” ujarnya.
Meski demikian, Noviardi menilai pemerintah saat ini masih memilih pendekatan menjaga stabilitas sambil memantau perkembangan geopolitik.
“Strateginya sekarang jelas: tahan harga selama mungkin untuk menjaga daya beli masyarakat. Tetapi jika eskalasi perang terus berlanjut, kemungkinan penyesuaian harga BBM bisa muncul sekitar akhir Maret atau April,” pungkasnya.