JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran sejak akhir Februari 2026 mulai memicu tekanan baru bagi perekonomian global, terutama melalui lonjakan harga minyak dunia.
Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai Indonesia berpotensi menghadapi tekanan fiskal serius jika konflik tersebut berlangsung lebih lama.
Menurut Noviardi, harga minyak global saat ini sudah bergerak di kisaran US$77–82 per barel, dan berpotensi menembus US$100 per barel jika eskalasi konflik terus meningkat, terutama apabila ancaman penutupan Selat Hormuz benar-benar terjadi.
Selat tersebut merupakan jalur vital yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
BACA JUGA:Ngeri! AS Kerahkan Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekanan Militer ke Iran Meningkat
“Jika konflik berlanjut 20 hari ke depan dan harga minyak melonjak ke US$100 per barel, tekanan terhadap APBN Indonesia akan sangat besar karena asumsi harga minyak dalam RAPBN 2026 hanya US$70 per barel,” katanya, Sabtu, 7 Maret 2026.
Noviardi menjelaskan, setiap kenaikan US$1 harga minyak di atas asumsi APBN berpotensi menambah beban subsidi energi sekitar Rp6,7 triliun.
Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan kuota subsidi BBM 2026 sebesar 48 juta kiloliter, yang terdiri dari Pertalite 29,26 juta KL, Biosolar 18,63 juta KL, dan minyak tanah 0,526 juta KL.
Angka ini sebenarnya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, namun anggaran subsidi energi justru naik menjadi Rp105,4 triliun atau meningkat sekitar 11,2 persen.
BACA JUGA:Harga Emas Antam Anjlok Rp55.000 Hari Ini! Tembus Rp3 Juta per Gram, Investor Langsung Siaga
“Kondisi ruang fiskal sebenarnya sudah semakin sempit. Ketika harga minyak melonjak, pemerintah punya dua pilihan: menambah subsidi atau menyesuaikan harga BBM,” ujarnya.
Saat ini pemerintah masih mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Namun beberapa BBM non-subsidi seperti Pertamax telah mengalami penyesuaian harga sejak 1 Maret 2026.
Menurut Noviardi, langkah pemerintah menahan harga subsidi saat ini masih masuk akal karena stok BBM nasional relatif aman dalam jangka pendek.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga menyatakan cadangan BBM nasional cukup untuk sekitar 20 hari ke depan.
BACA JUGA:Isu Siaga 1 TNI Jadi Sorotan, DEN Minta Masyarakat Tenang Soal BBM