“Satu warga miskin hanya mendapat Rp20 juta untuk memperbaiki rumahnya. Sementara pakaian dinas bupati dan wakilnya mencapai Rp320 juta. Itu setara 16 rumah warga miskin,” ujarnya, Rabu 25 Februari 2026.
BACA JUGA:Mobnas Versi Rakyat? Maung Siap Turun Kelas, Target Harga di Bawah Rp300 Juta
Tak hanya itu, ia juga menyoroti potensi pemanfaatan anggaran tersebut untuk sektor pendidikan. Dengan asumsi beasiswa guru PAUD Rp5 juta per tahun per orang, maka Rp320 juta bisa membiayai sekitar 64 guru selama satu tahun.
“Di tengah keterbatasan akses pendidikan dan kemiskinan yang masih menjadi PR besar, kebijakan anggaran seharusnya lebih berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Antara Regulasi dan Empati
Secara administratif, pengadaan tersebut dilakukan melalui mekanisme resmi dan tercantum dalam dokumen anggaran.
Namun, polemik muncul pada aspek sensitivitas sosial dan pesan moral yang ingin disampaikan oleh pimpinan daerah kepada rakyatnya.
BACA JUGA:Ditinggal Tarawih, Dua Rumah di Lambur Tanjab Timur Ludes Dilalap Api! Kerugian Capai Rp250 Juta
Di tengah tuntutan efisiensi dan transparansi anggaran, publik kini menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak Pemkab Lebak terkait urgensi dan pertimbangan besaran belanja tersebut.
Apakah ini murni kebutuhan protokoler? Atau justru momentum untuk mengevaluasi ulang skala prioritas belanja daerah?