Jerat Ganda Kemiskinan: Optimalisasi APBD dan Anomali Investasi Ekstraktif

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Provinsi JAMBI tengah menghadapi situasi yang mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di daerah ini meningkat menjadi 270,94 ribu jiwa pada Maret 2025.

Angka ini naik sebesar 5.500 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan mencapai 7,19%, yang bukan sekadar angka statistik belaka, melainkan representasi dari kegagalan struktural dalam sistem pembangunan dan pengelolaan sumber daya daerah.

Dua persoalan utama yang memicu kondisi ini adalah belum optimalnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta anomali dalam investasi di sektor ekstraktif seperti batubara dan perkebunan.

Alih-alih memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, investasi di sektor-sektor ini justru memperparah kemiskinan, merusak infrastruktur, dan mendorong terjadinya alih fungsi lahan serta kerusakan lingkungan secara luas.

BACA JUGA:Liverpool Dipermalukan! Milan Mengamuk, MU Tak Terbendung!

Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal di tingkat daerah, APBD seharusnya menjadi pilar dalam upaya mengatasi kemiskinan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa alokasi anggaran publik di Jambi masih jauh dari harapan.

Sebagian besar anggaran justru terserap dalam proyek-proyek multi-tahun yang tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan realitas sosial menyebabkan program-program tersebut gagal memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih parah lagi, proyek-proyek tersebut berisiko menjadi pemborosan sumber daya publik karena tidak menjawab permasalahan mendasar kemiskinan.

BACA JUGA:Anak Remaja Mulai Sulit Diatur? Simak 5 Cara Jitu Menaklukkan Hatinya Tanpa Emosi!

Jika ditinjau dari Teori Lingkaran Setan Kemiskinan oleh Ragnar Nurkse, jelas terlihat bahwa APBD Jambi belum mampu menjalankan perannya sebagai pemutus siklus kemiskinan.

Sumber daya keuangan yang seharusnya digunakan untuk mendorong sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar justru tersedot ke proyek-proyek yang minim dampak jangka panjang terhadap produktivitas masyarakat.

Sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan oleh Sihombing et al. (2022), Kende et al. (2024), dan Darinsyah (2014), menggarisbawahi pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas belanja daerah dalam mendukung pembangunan manusia.

Beberapa persoalan krusial dalam pengelolaan APBD Jambi perlu segera ditangani. Pertama adalah masalah ketidaktepatan sasaran belanja daerah. Banyak program pemerintah daerah yang tidak menyentuh kebutuhan nyata masyarakat miskin, sehingga anggaran publik menjadi tidak produktif.

Sumber: