TANJABTIM, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Jabung Barat menggelar rapat koordinasi guna membahas perluasan kepesertaan jaminan sosial bagi nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Dinas Perikanan dan dihadiri jajaran kedua instansi, sebagai wujud sinergi memperkuat perlindungan pekerja sektor perikanan.
Dalam rapat tersebut, dibahas langkah strategis untuk memastikan nelayan sebagai pekerja sektor informal dengan risiko kerja tinggi—mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu poin penting yang disepakati adalah rencana verifikasi dan validasi data terhadap 2.600 nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Proses verifikasi dan validasi ini dinilai krusial untuk menjamin data yang digunakan benar-benar akurat dan tepat sasaran. Dengan basis data yang valid, program kepesertaan diharapkan mampu menjangkau nelayan yang memenuhi kriteria sehingga manfaat perlindungan dapat dirasakan secara optimal.
Pembiayaan kepesertaan nelayan tersebut direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan perlindungan sosial bagi masyarakat pesisir yang selama ini rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun musibah di laut.
BACA JUGA:Sikat! Pindad Siapkan Mobil Listrik Terjangkau untuk Petani, Target Serap 1 Juta Unit
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Jabung Barat, Indro Agus Febrianto, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam memberikan perlindungan kepada nelayan melalui dukungan APBD. Rencana verifikasi dan validasi terhadap 2.600 nelayan ini merupakan langkah penting untuk memastikan kepesertaan tepat sasaran. BPJS Ketenagakerjaan siap bersinergi agar para nelayan mendapatkan manfaat perlindungan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sehingga mereka dapat bekerja dengan rasa aman dan terlindungi,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, sinergi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan semakin solid dalam mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan. Dengan perlindungan jaminan sosial yang merata, para nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat melaut dengan lebih tenang, produktif, dan terlindungi.