JAMBI - INDEPENDENT.CO.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengelolaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Ia menilai, Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menangani kewajiban tersebut secara mandiri melalui keuntungan yang dihasilkan dari berbagai investasinya.
Menurut Purbaya, langkah ini penting untuk memastikan adanya pemisahan yang tegas antara tanggung jawab sektor swasta dan pemerintah dalam proyek strategis nasional tersebut.
“Saya belum dihubungi mengenai persoalan itu, tapi karena KCIC berada di bawah Danantara, seharusnya mereka bisa mengelola sendiri. Mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri, yang rata-rata mencapai sekitar Rp80 triliun per tahun,” ujarnya.
Ia menambahkan, keuntungan besar yang diperoleh Danantara seharusnya dapat digunakan untuk menutup pembiayaan proyek kereta cepat tanpa melibatkan dana pemerintah.
“Harusnya mereka kelola dari situ, jangan kita lagi yang menanggung. Kalau tidak dipisahkan, nanti semuanya kembali ke pemerintah, termasuk dividennya.
BACA JUGA:Mengenal Tipe Orang dengan Avoidant Attachment, Si Penjaga Jarak Emosional
Padahal tujuan dari struktur ini adalah agar tanggung jawab antara swasta dan pemerintah tidak tercampur,” jelasnya.
Sementara itu, CEO Danantara, Rosan Roeslani, sebelumnya telah menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan negosiasi intensif dengan pemerintah China terkait restrukturisasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium yang menaungi proyek KCJB.
Langkah ini dilakukan untuk mencari solusi jangka panjang yang dapat membuat pembiayaan proyek lebih sehat dan berkelanjutan, bukan sekadar penyesuaian jangka pendek dalam sistem pembayaran.
BACA JUGA:Menkeu Purbaya Pertimbangkan Bubarkan Satgas BLBI, Sebut Tak Hasilkan Pendapatan Signifikan
Dalam sejumlah rapat internal, Danantara dikabarkan tengah menyiapkan beberapa alternatif penyelesaian utang.
Opsi yang sedang dipertimbangkan antara lain penambahan ekuitas pada KCIC oleh para pemegang saham hingga kemungkinan pelimpahan sebagian beban pembiayaan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, pemerintah melalui Purbaya menegaskan agar opsi terakhir tersebut dihindari sejauh mungkin.