2. Menuntut reformasi Desprri dan DPRD Provinsi Jambi.
3. Mendesak DPRD Provinsi Jambi untuk lebih tegas dalam menyanggah legislasi dan memastikan pengawasan transparan anggaran.
BACA JUGA:Ini Penyebab Kebakaran di Kantor Polisi di Tabir Timur
4. Mengembalikan DPRD Provinsi Jambi kepada marwahnya sebagai wakil rakyat, bukan sebagai alat kepentingan politik semata.
5. Meminta DPRD membuka ruang dialog yang seluas-luasnya dengan masyarakat serta mahasiswa, dan menghentikan sikap arogan serta eksklusif.
6. Meminta evaluasi menyeluruh terhadap etika, perilaku, dan kinerja DPRD Provinsi Jambi serta pejabat daerah yang anti kritik dan menutup diri dari rakyat.
BACA JUGA:Deretan Peran Tiap 15 Tersangka Pembunuhan Kacab Bank: Terbagi Empat Kluster
7. Meminta agar DPRD Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi lebih peka terhadap isu nasional serta bersikap bijak dalam merespons situasi.
8. Menuntut Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi pajak dan retribusi.
9. Menuntut Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengurangi dominasi belanja pegawai yang terlalu besar.
BACA JUGA:Layanan Kesehatan Mental Kini Ditanggung BPJS Kesehatan
10. Menuntut Pemerintah Provinsi Jambi untuk mempublikasikan kekurangan daerah secara terbuka agar rakyat bisa mengakses serta mengawasi penggunaan APBD.
11. Memulihkan lahan rusak dan menghentikan perampasan hutan adat.
12. Menolak penertiban Satgas PKH di tanah petani.
BACA JUGA:Coachella 2026 Hadirkan Justin Bieber dan Sabrina Carpenter sebagai Penampil Utama
13. Melaksanakan reforma agraria sejati, tanah untuk rakyat bukan untuk perusahaan, demi mewujudkan keadilan sosial.