JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Reformasi kepolisian bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan.
Presiden Prabowo yang saat ini sedang merancang langkah reformasi besar di tubuh Polri telah membuka harapan baru bahwa institusi ini akan kembali pada marwahnya, yakni sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum yang berpihak pada rakyat.
Selama ini publik telanjur kecewa dengan berbagai stigma yang melekat, mulai dari istilah “tajam ke bawah, tumpul ke atas” hingga “no viral no justice” yang menggambarkan betapa keadilan hanya berjalan ketika kasus terangkat ke ruang publik. Situasi ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Maka gagasan reformasi kepolisian dengan sejumlah usulan konkret bisa menjadi pijakan untuk perbaikan menyeluruh.
BACA JUGA:Di KTT Doha, Menlu RI Tegaskan Solidaritas bagi Qatar
Sebab penting untuk mengingatkan bahwa kepemimpinan di level puncak harus disertai ketegasan nyata, bukan sekadar wejangan.
Kapolri juga harus berani mengeksekusi slogan yang pernah digaungkan, yakni memotong kepala yang bermasalah agar penyakit di tubuh organisasi tidak menular ke bawah.
Salah satu gagasan yang dapat diusulkan, di antaranya adalah melakukan rotasi terhadap jajaran kapolda di seluruh Indonesia.
Dengan cara ini, struktur kepemimpinan di daerah bisa disegarkan, sembari mencari perwira-perwira berintegritas yang benar-benar berkomitmen melayani rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak.
BACA JUGA:Obesitas Anak Semakin Mengkhawatirkan, Kemenkes Upayakan Sugar Tax
Rotasi serupa pernah diusulkan dalam konteks lembaga pengadilan, di mana Ketua Mahkamah Agung didorong untuk mengocok ulang pimpinan pengadilan di kota-kota besar.
Tujuannya sama, yakni memastikan moralitas dan dedikasi diutamakan ketimbang siapa yang mampu membayar.
Di kepolisian, praktik-praktik pengaderan yang “bernilai” justru melahirkan pejabat yang terjebak dalam pusaran kepentingan.
Begitu menduduki jabatan baru, orientasi mereka sering kali bukan mendekat pada rakyat, melainkan mencari siapa mafia lokal yang bisa dijadikan mitra kepentingan. Tidak mengherankan jika kemudian rakyat kecil semakin jauh dari rasa keadilan.
BACA JUGA:Bupati Tanjab Barat Resmi Buka Kejurprov PBSI Jambi, 520 Atlet Berlaga