JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID- Kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR kembali memicu polemik di ruang publik.
Bukan hanya masyarakat umum yang bereaksi, sejumlah influencer ternama di Indonesia ikut bersuara lantang memberikan pendapat terkait gaji DPR melalui berbagai platform media sosial.
Gelombang protes ini semakin meluas karena dianggap terjadi di tengah kondisi ekonomi rakyat yang belum stabil.
Protes ini dilakukan degan berbagai cara, dimulai dari sindiran bernada sarkasme, parodi, protes secara eksplisit, hingga yang berbentuk edukatif. Cara penyampaian yang kreatif membuat isu ini semakin cepat viral dan mudah dijangkau oleh audiens luas.
Salah satu influencer yang memiliki nama besar menanggapi gaji DPR ini ialah Jerome Pollin. Jerome Pollin adalah influencer yang dikenal karena kontennya di Jepang selama menempuh pendidikan matemetika terapan di Waseda University.
BACA JUGA:Kebakaran! Si Jago Merah Hanguskan Rumah Warga di Pesisir Kuala Jambi Tanjab Timur
Dalam video yang diunggahnya, Jerome Pollin berpendapat tidak sepantasnya DPR mendapat tunjangan yang terlalu besar, sedangkan pekerja lainnya di Indonesia belum mendapat gaji yang layak.
Kritik Pedas dari Influencer
Selain Jerome Pollin, banyak influencer menilai bahwa keputusan tersebut tidak selaras dengan semangat efisiensi dan penghematan yang digaungkan pemerintah.
Mereka mempertanyakan kepekaan DPR terhadap situasi masyarakat yang masih menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, masalah pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.
Melalui unggahan di Instagram, TikTok, hingga X (Twitter), para influencer menyampaikan kritik tajam dengan gaya khas mereka.
Poin Kritikan
Poin kritikan yang menjadi sorotan ialah mengenai tunjangan rumah DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan.
Dalam pernyataan Wakil DPR RI Adies Kadir yang cukup viral, ia menyebut perhitungan tunjangan dengan harga sedemikian rupa itu dengan memeprhitungkan biaya kos yang bisa mencapai Rp3 juta per hari. Keputusan ini juga mempertimbangkan agar anggota DPR bisa tinggal di dekat kantor dan tidak terkena macet.
Sontak pernyataannya ini berubah menjadi pertanyaan bagi publik. Apakah benar tunjangan yang diberikan sudah sesuai dengan kepentingan publik? Terutama dengan adanya program efisiensi yang digaungkan pemerintah cukup dirasakan masyarakat.