Daerah menjadi kurang termotivasi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka karena merasa aman dengan kucuran dana dari pemerintah pusat.
Ketika dana transfer ini menyusut, daerah-daerah tersebut kelabakan, bagaikan sebuah mesin yang hanya bisa berjalan dengan satu jenis bahan bakar, dan kini pasokannya berkurang.
Lebih lanjut, Widodo & Setyono (2020) dalam Jurnal Ilmu Ekonomi menunjukkan bahwa inisiatif seperti skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sering kali diusung sebagai solusi, tetapi implementasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Mereka menggarisbawahi bahwa skema ini memerlukan kapasitas fiskal yang kuat, tata kelola yang transparan, dan proyek-proyek yang layak secara ekonomi.
BACA JUGA:KPK: Pembagian Kuota Haji Tambahan 2024 Tak Sesuai Niat Awal Presiden
Kembali ke analogi kapal, KPBU bukanlah sekoci penyelamat yang bisa digunakan siapa saja, melainkan sebuah perahu canggih yang hanya bisa dioperasikan oleh awak kapal yang terlatih dan memiliki modal yang cukup.
Jadi, "menavigasi tekanan fiskal" hanyalah sebuah eufemisme untuk menunda kegagalan. Pemerintah daerah harus berhenti berpikir reaktif dan mulai bertindak proaktif.
Mereka harus berani melakukan reformasi struktural, meningkatkan kapasitas fiskal secara mandiri, dan menciptakan inovasi yang tidak hanya bergantung pada "tambal sulam" anggaran.
Jika tidak, kapal-kapal daerah akan terus karam, dan visi misi kepala daerah hanya akan menjadi kenangan indah yang terukir di bangkai kapal yang tenggelam.
*Pemerhati Kebijakan Publik