Di sisi lain, efisiensi anggaran yang berhasil dapat mendorong penyempurnaan sektor infrastruktur.
BACA JUGA:Timnas Indonesia Takluk dari Iran 0-3 di Piala Asia U-20 2025! Start Buruk di Grup C!
BACA JUGA:Pemkab Tanjab Barat Catat Kinerja Gemilang! Raih Predikat 'Baik' dengan Capaian 85,76 Persen
Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung produktivitas ekonomi, Pengurangan biaya logistik dan peningkatan konektivitas antar daerah menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan anggaran yang lebih efisien.
Kebijakan ini harus dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Karena penting memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah juga harus mengarisbawahi pentingnya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan serta keberlanjutan dalam jangka panjang.
BACA JUGA:Simak, Ini Cara Membayar Hutang Puasa Ramadan
BACA JUGA:Beraksi dari Hotel, 6 'Wartawan Bodrek' Peras Pria Puluhan Juta Rupiah Ditangkap Polisi
Dalam hal ini Teori Adaptive Efficiency yang menekankan pentingnya institusi yang fleksibel dan inovatif dalam mengelola sumber daya agar tetap relevan di tengah perubahan lingkungan.
Agar efisiensi tidak berdampak kepada pekerja, pemerintah perlu melakukan penyisiran anggaran dengan bijaksana.
Misalnya, memangkas anggaran program yang tidak prioritas utama, dan memiliki tata kelola dan pendataan yang lebih cermat. Di sisi lain, sejumlah kementerian dan lembaga tidak melakukan PHK kepada pekerjanya sebagai bentuk efisiensi.
Benang merahnya, kebijakan efisiensi harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi serta memastikan keberlanjutan layanan publik. Karena, efisiensi tak juga harus membuat orang menganggur. Meski, membuat pemerintah harus berhati - hati!