Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Akhirnya Setujui RUU Perampasan Aset
Ketua DPR RI Puan Maharani.-ANTARA-
JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya mendapat persetujuan DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum mengambil keputusan, Puan terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap rancangan undang-undang tersebut.
"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Puan. Pernyataan itu kemudian disusul ketukan palu sebagai tanda persetujuan dalam rapat paripurna.
Persetujuan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir selama hampir dua dekade di DPR. Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembahasan RUU Perampasan Aset telah menyelesaikan pembicaraan tingkat I pada Rabu 18 November 2026.
BACA JUGA:Aturan Haji 2027 Berubah, Pendamping Jemaah Lansia Tak Bisa Lagi Suami atau Istri
Dalam rapat kerja bersama pemerintah tersebut, Komisi III DPR RI menyetujui agar RUU itu diteruskan ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan terakhir. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang tersebut dalam rapat paripurna.
Ia menjelaskan, panitia kerja (panja) telah membahas sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM merupakan persoalan redaksional, 40 DIM berkaitan dengan substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.
Rincian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan RUU tidak hanya menyangkut penyusunan norma, tetapi juga mencakup penyesuaian substansi dan penyempurnaan rumusan pasal. Habiburokhman juga memaparkan proses pembahasan yang telah berlangsung sejak September 2025.
Selama periode tersebut, Komisi III DPR RI tercatat menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Rangkaian rapat itu dilakukan untuk menyerap masukan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, kalangan pakar, hingga organisasi.
BACA JUGA:Polda Jambi Ungkap Empat Kasus TPPO, Tujuh Anak Jadi Korban, Lima Orang Tersangka
Menurut Habiburokhman, terdapat setidaknya sepuluh pokok pembahasan yang menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Perampasan Aset. Salah satu isu yang disorot adalah tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terutama apabila perbuatan tersebut menimbulkan dampak luas dan menyebabkan banyak masyarakat menjadi korban.
Dalam laporan pembahasan, Habiburokhman mencontohkan praktik investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban. "Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," kata Habiburokhman.
Isu tersebut menjadi perhatian karena kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dapat menjangkau korban dalam jumlah besar. Dengan masuknya persoalan tersebut dalam pokok pembahasan, RUU Perampasan Aset tidak hanya dikaitkan dengan pemberantasan korupsi, tetapi juga tindak pidana lainnya sebagaimana tercantum dalam judul rancangan undang-undang tersebut.
Meski demikian, rincian mengenai mekanisme penerapan perampasan aset terhadap setiap jenis tindak pidana perlu merujuk pada ketentuan final dalam undang-undang yang telah disetujui. Pokok pembahasan lainnya menyangkut penegasan bahwa persetujuan RUU Perampasan Aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:



