Perlu Mahkamah Etik, untuk Atasi Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara

Rabu 28-08-2024,10:29 WIB
Reporter : Risza S Bassar
Editor : Risza S Bassar

Ia mencontohkan, proses Pilkada (pemilihan kepala daerah) regulasi yang dikeluarkan oleh tiga lembaga; Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), saling berbenturan.

Hal ini mendorong respon elemen masyarakat dan mahasiswa berunjuk rasa, turun ke jalan, mengawal putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

"Presiden sendiri menyampaikan bahwa ada kewenangan-kewenangan yang digunakan lembaga negara dalam membuat regulasi, di situ seolah-olah kita tidak memiliki patokan," ucapnya.

BACA JUGA:Cek, Ini 67 Nama Pelamar yang Lolos Seleksi Tahap Awal, untuk 4 Kepala Biro Pemprov Jambi

BACA JUGA:Golkar Resmi Dukung Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi dalam Pilgub Banten

Jika etika adalah sebuah kunci, Andi menyebut etika harus menjelma jadi regulasi-regulasi positif.

Saat ini, Andi mengatakan kepentingan pragmatis oleh kelompok tertentu cenderung mendominasi.

Sehingga ketika ada akumulasi kekuatan dalam konfigurasi politik terutama di parlemen memunculkan interprestasi yang bertentangan dengan apa yang disepakati sebelumnya.

Lebih lanjut Andi mengatakan, mundurnya etika penyelenggara bukanlah suatu hal baru yang dialami oleh sebuah negara. Andi mencontohkan kejadian serupa terjadi di Arab Spring, Tunisia, Mesir, Libya.

BACA JUGA:Harga dan Spesifikasi HP Oppo Find N3 Flip di Bulan Agustus 2024, RAM 12GB

BACA JUGA:HP iPhone 14 hingga iPhone 14 Pro Max di iBox Turun Harga, Cek Disini Selengkapnya

"Dan berturut-turut dilihat di Srilanka dan Bangladesh. Akhirnya ada kesadaran organik, moral dan etika yang muncul dari rakyat. Dan itu yang kemarin terlihat terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah lain," ujarnya.

Juga mendukung apa yang dilakukan oleh BPIP dalam membangun kesadaran Bersama untuk kembali kepada etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

"Kuncinya cuma satu yaitu mencari kembali titik moral dan etika yang kemudian dipandu oleh konstitusi dan regulasi positif," jelas Andi .

Selain itu, menurut Andi, masyarakat perlu memahami transisi generasi politik dari era pendiri bangsa yang memiliki kesadaran kuat akan nasionalisme.

BACA JUGA:HP iPhone 14 hingga iPhone 14 Pro Max di iBox Turun Harga, Cek Disini Selengkapnya

Kategori :