JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengambil langkah konkret dalam mendukung keberlangsungan hidup Suku Anak Dalam (SAD) dengan merancang kawasan khusus yang akan menjadi tempat tinggal dan pusat pemberdayaan bagi mereka.
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup SAD, terutama dalam hal kesehatan, pendidikan, dan aspek sosial lainnya.
Edi Purwanto mengungkapkan bahwa kelompok SAD, yang tersebar di berbagai kabupaten di Provinsi Jambi, masih menghadapi banyak tantangan dalam mencapai kesetaraan hidup.
Banyak dari mereka tinggal di daerah terpencil dan jauh dari akses layanan dasar yang tersedia bagi masyarakat umum.
BACA JUGA:7 Ide Menu Sarapan Clean Eating Selama Seminggu untuk Pejuang Jerawat
BACA JUGA:Masuk 50 Besar ADWI, Kemenparekraf Kunjungi Desa Wisata Buluh Purindu di Desa Baru Semerah Kerinci
Dalam beberapa kesempatan, Edi Purwanto bersama Menteri Sosial, Tri Rismaharini, telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi-lokasi tempat tinggal SAD, termasuk di Kabupaten Batanghari.
Selama kunjungan tersebut, mereka berdiskusi dengan para pemimpin kelompok SAD untuk mendengarkan kebutuhan dan keinginan mereka.
"Berbagai masalah telah diidentifikasi dalam pertemuan sebelumnya, dan kami telah mencoba mengatasi beberapa di antaranya. Namun, hasilnya belum optimal. Itulah sebabnya kami kembali untuk berdiskusi lebih lanjut dan mendengarkan keinginan mereka," ujar Edi Purwanto.
Salah satu isu utama yang dihadapi SAD adalah kebiasaan berpindah tempat atau dikenal dengan istilah *Melangun*. Kebiasaan ini seringkali dilakukan ketika salah satu anggota kelompok mengalami kemalangan, sehingga mereka meninggalkan fasilitas hunian, pendidikan, dan kesehatan yang telah dibangun untuk mereka.
BACA JUGA:Cak Imin Jadi Ketum PKB Lagi, Serukan Kemandirian dan Transformasi Partai
BACA JUGA:KUR BNI 2024: Pinjaman Rp 30 Juta Cicilan Rp 500 Ribuan Perbulan, Cek Simulasinya Disini
Edi Purwanto menekankan bahwa tantangan terbesar adalah memastikan SAD memiliki tempat tinggal yang tetap sehingga memudahkan pemerintah dalam memberikan bantuan dan layanan yang diperlukan.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah menetapkan satu kawasan khusus yang diakui secara hukum sebagai milik SAD.
Kawasan ini akan menjadi tempat di mana SAD bisa tinggal secara permanen, sehingga meminimalisir konflik lahan dan memastikan keberlangsungan hidup mereka.