Menyikapi hal itu, kemarin (27/7) , Tim Terpadu Pemkto Jambi langsung mendatangi tempat tersebut, untuk melakukan penutupan sementara terhadap aktivitas di lahan tersebut. Hanya saja memang penutupan sementara ini dilakukan dengan cara penandatanganan berita acara.
Ketua Tim Terpadu Pemkot Jambi, Amirullah mengatakan, dari aktivitas yang dilakukan pihak PT SAS banyak kesalahan. Di antaranya tidak ada koordinasi yang dilakukan, baik ke Pemkot Jambi maupun masyarakat sekitar.
Tak hanya itu, dari aktivitas yang telah dilakukan juga tampak, pihak PT SAS sengaja menutup sebagian aliran anak sungai di tengah lahan, dengan cara menimbun tanah yang nantinya dijadikan jalan masuk angkutan.
BACA JUGA:Heboh Soal Penghinaan Terhadap Presiden Jokowi, Guntur Muchtar: Rocky Gerung Sudah Offside
BACA JUGA:Panji Gumilang Resmi Ditetapkan Tersangka Kasus Penistaan Agama
"Izin ke kita juga tidak ada. Jadi dari hasil pertemuan tadi, pihak PT SAS sepakat tidak melakukan aktivitas. Namun mereka akan mengambil alat berat mereka yang terbenam," ungkapnya.
Dari pantauan di lapangan kemarin, memang tidak ditemukan aktivitas apapun. Hanya saja, lahan puluhan hektare tersebut telah bersih.
Sementara, tim legal PT SAS, Naikman Malau menyebutkan, sebelumnya mereka telah mendatangi pihak kelurahan dan menyatakan bahwa memang ada beberapa izin yang belum klir. Ini lantaran, izin yang ada sejak tahun 2015 belum diperbaharui.
"Kita akui ini ada kekeliruan oleh tim kita. Izin kita ini dari Provinsi, nanti akan kita urus kembali dan memberitahukan masyarakat," jelasnya.
BACA JUGA:Promo Nyalakan Kemerdekaan, PLN Beri Diskon Spesial Tambah Daya Hanya Rp170.845
Ia pun berjanji, bahwa pihak PT SAS sementara akan menghentikan aktivitas mereka, jelang pihaknya mengurus izin. "Kegiatan alat kami hentikan. Kami berjanji tidak melakukan aktivitas selamat perizinan dan pertemuan lebih lanjut. Kami sudah punya niat. Kami mohon maaf jika ada kekeliruan. Kenapa Kami tidak ketemu warga, karen azin belum lengkap percuma juga," terangnya.
Malau pun berdalih, dibukanya stok pile ini guna mendukung program pemprov Jambi dalam mengatasi angkutan truk batu bara. Disinggung izin yang tidak lengkap namun telah dilakukan lanc clearing, Malau berdalih lantaran pihaknya terlalu bersemangat.
"Ya itu tadi kata saya, karena ingin mendukung program pemerintah kawan-kawan jadi bersemangat tanpa memperhatikan hal-hal yang dianggap penting," tutupnya.
Untuk diketahui, Warga Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura menolak rencana pendirian stockpile batu bara di kawasan mereka. Penolakan tersebut merupakan keputusan bersama forum ketua RT Aur Kenali, Telanaipura Kota Jambi.
BACA JUGA:Atur Ekosistem Bisnis Media, Rancangan Perpres Publisher Right Tunggu Tandatangan Jokowi