Krisis keuangan ini akan berlanjut ke krisis pangan, krisis energi, hingga krisis sosial.
BACA JUGA:Arti Mimpi Berenang, Bisa Menjadi Suatu Kabar yang Baik
Di tengah situasi global yang tidak menentu itulah, pemerintah Indonesia perlu menyusun beberapa strategi keluar (exit strategy) sebagai cara untuk keluar dari potensi krisis global.
Krisis yang sejatinya masih membekas secara dalam karena Pandemi Covid 19 lalu.
Untuk mencegah terjadinya krisis sosial karena melonjaknya harga energi di tingkat global, anggaran subsidi energi di APBN 2023 telah dinaikkan hingga Rp502 triliun.
Hal itu sebagai kompensasi tidak dinaikkannya harga subsidi, terutama BBM dan LPG.
BACA JUGA:Kisah Hantu Perempuan Bernama Sandah, Jangan Sebut Namanya saat Bercerita
Strategi selanjutnya adalah dengan melakukan penghematan anggaran di seluruh kementerian/lembaga hingga Rp24,5 triliun untuk anggaran yang tidak prioritas.
Tambahan anggaran dari penghematan ini digunakan untuk meredam gejolak ekonomi global akibat kenaikan harga pangan dan energi.
Strategi terakhir adalah pemerintah harus mendorong agar inklusi keuangan melalui pengintegrasian data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data perpajakan melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) segera direalisasikan.
Khususnya bagi warga yang sudah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
BACA JUGA:Ini Target Selesainya Tol Kapal Betung Kramasan-Betung
BACA JUGA:10 Guru Besar Unja Dikukuhkan, Ini Pesan Rektor Unja Prof Sutrisno
Pengintegrasian data ini penting untuk melihat seberapa besar ketimpangan ekonomi masyarakat Indonesia.