Baru 9,46 Persen Hingga Mei 2026, Capaian IKD Tebo Masih Rendah

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Tebo hingga Mei 2026, masih tergolong rendah. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tebo, masyarakat yang telah mengaktifkan IKD baru baru 9,46 persen, masih jauh di bawah target pemerintah pusat sebesar 30 persen.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Tebo, Sardi, mengakui masih banyak kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah masyarakat yang mengaktifkan IKD.

"Hingga Mei 2026, capaian IKD di Kabupaten Tebo baru mencapai 9,46 persen. Angka ini memang masih jauh dari target yang diharapkan," ujar Sardi.

Menurutnya, salah satu kendala terbesar terjadi saat pelaksanaan perekaman KTP elektronik secara kolektif di desa-desa. Dalam kegiatan tersebut, pengambilan KTP sering kali diwakilkan kepada satu orang sehingga petugas tidak memiliki kesempatan untuk langsung membantu proses aktivasi IKD kepada masing-masing pemilik KTP.

BACA JUGA:Pemkab Tebo Masih Hitung Pendapatan dan Kajian Lingkungan PT Montd'or Oil

"Biasanya, ketika masyarakat datang mengambil KTP secara langsung, kami sekaligus mengarahkan dan membantu proses aktivasi IKD. Namun, jika pengambilan dilakukan secara kolektif melalui perwakilan, proses aktivasi tidak dapat dilakukan saat itu juga," jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil Tebo akan mengubah pola pelayanan di lapangan.

Setiap kali petugas turun melakukan perekaman data kependudukan secara kolektif, masyarakat yang telah memiliki KTP elektronik, tetapi belum mengaktifkan IKD, akan diminta berkumpul agar proses aktivasi dapat dilakukan secara bersamaan.

"Ke depan, setiap turun ke lapangan kami akan meminta warga yang sudah memiliki KTP, tetapi belum mengaktifkan IKD, untuk berkumpul. Dengan begitu, proses aktivasi bisa langsung dilakukan di lokasi," katanya.

BACA JUGA:Gubernur Jambi Tinjau Samsat Tebo, Tekankan Pelayanan Nyaman, Inovasi Pajak, dan Integritas Petugas

Meski demikian, Sardi menilai pencapaian target 30 persen bukan perkara mudah, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital.

"Target dari pemerintah pusat adalah 30 persen dari total pemegang KTP elektronik. Ini cukup berat, terutama di daerah, karena tingkat pemanfaatan smartphone dan literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat mulai menerapkan kebijakan yang mengaitkan penggunaan IKD dengan proses verifikasi penerima bantuan sosial (bansos). Program tersebut saat ini mulai diuji coba di beberapa daerah, termasuk Kota Jambi sebagai daerah percontohan.

"Informasinya, verifikasi bantuan sosial nantinya akan menggunakan IKD. Kota Jambi menjadi salah satu daerah percontohan. Jika kebijakan ini diterapkan secara luas, tentu Kabupaten Tebo juga akan mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat," jelasnya.

BACA JUGA:Ditangkap di Tebo Usai Temui Wanita yang Dikenal dari Aplikasi Kencan, WNA Asal Tiongkok Kena Deportasi

Namun demikian, kebijakan tersebut dinilai memiliki tantangan tersendiri, terutama bagi kelompok lanjut usia (lansia) yang tinggal di wilayah pedesaan dan belum terbiasa menggunakan telepon pintar.

"Mau tidak mau, jika IKD menjadi syarat dalam berbagai layanan, tentu harus dipikirkan juga solusi bagi para penerima bantuan sosial, khususnya lansia dan masyarakat di pedesaan yang sebagian besar belum menggunakan smartphone. Ini menjadi perhatian kami," tegas Sardi.

Untuk itu, Disdukcapil Kabupaten Tebo berencana membawa persoalan tersebut dalam rapat koordinasi (rakor) bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna mencari solusi yang tepat.

"Dalam waktu dekat akan ada rakor bersama pemerintah provinsi dan pusat. Permasalahan ini akan kami konsultasikan agar ada solusi yang tidak menyulitkan masyarakat," pungkasnya.

Sumber: