Seluruh Kepala Daerah Dilarang Keluar Negeri, Ini Kata Mendagri Tito Karnavian

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat edaran (SE), yang berisi seluruh kepala daerah dilarang keluar negeri. 

Seluruh kepala daerah dilarang keluar negeri ini, sampai dengan 15 Januari, imbas terjadinya bencana dan cuaca yang masih ekstrem.

Menurut Mendagri Tito, seluruh kepala daerah di Indonesia diminta untuk berada di daerahnya masing-masing, terutama bagi kepala daerah di berbagai wilayah di Sumatera yang daerahnya terdampak bencana.

"Jadi betul-betul stand by, terutama yang terdampak di daerah masing-masing," kata Tito di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa 9 Desember 2025.

BACA JUGA:Miris! Siswa Kelas IV SDN 160 Baru Balai Panjang di Bungo Terpaksa Belajar di Lantai

Khusus bagi para kepala daerah yang daerahnya dilanda bencana, dia memastikan bahwa mereka tidak akan menghadapi situasi itu sendirian. 

Sebab, kata dia, daerah-daerah yang terdampak bencana akan didukung oleh semua kekuatan, baik dari provinsi maupun pemerintah pusat.

Dia menegaskan bahwa keberadaan kepala daerah di daerahnya masing-masing sangat diperlukan karena memiliki kewenangan untuk tanggap bencana. 

Jika kepala daerahnya tak ada di tempat, maka kinerja perangkatnya pun tidak akan terarah tanpa koordinasi dan keputusan.

BACA JUGA:PPPK Paruh Waktu Tanjab Timur Dilantik dan Dikontrak 1 Tahun, Masih Menerima Gaji Seperti Honorer Sebelumnya

"Apalagi kepala daerah juga adalah ketua Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah," kata dia.

Sebelumnya, dia pun memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama 3 bulan dari jabatannya karena berangkat umrah tanpa izin di saat daerahnya dilanda bencana.

Dia mengatakan sanksi tersebut diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat i dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut dia, Mirwan belum mengajukan izin perjalanan ke luar negeri ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena izinnya sudah terlebih dahulu ditolak oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Sumber: