NTB Hadapi Krisis Tata Kelola Pupuk di Tengah Dorongan Menuju Kedaulatan Pangan Nasional

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Antrean panjang petani di kios-kios pupuk di Dompu dan Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini menjadi pemandangan yang muncul sejak pagi hari.

Para petani mendatangi kios pupuk bersubsidi hanya dengan membawa KTP, yang kini menjadi syarat utama dalam era digitalisasi penyaluran pupuk. 

Fenomena ini menggambarkan pentingnya tata kelola pupuk yang efisien, terlebih NTB merupakan salah satu penopang utama produksi jagung nasional selama lebih dari satu dekade.

Transformasi tata kelola pupuk terus didorong, termasuk melalui digitalisasi dan pembenahan rantai distribusi oleh Pupuk Indonesia.

BACA JUGA:Greenpeace Soroti Iklim dan Tata Guna Lahan sebagai Pemicu Banjir-Longsor di Sumatra

Meski demikian, kondisi di lapangan masih menunjukkan berbagai kendala, mulai dari distribusi yang tersendat, praktik penyalahgunaan pupuk bersubsidi, hingga tekanan ekologis akibat alih fungsi lahan secara masif. 

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: bagaimana membangun sistem pupuk yang bukan hanya mampu menjamin pasokan, tetapi juga menjamin penggunaan yang tepat dan berkelanjutan?

Sebagai sentra jagung, NTB memiliki potensi besar. Bulog menargetkan penyerapan 9.000 ton jagung dari wilayah Bima dan Dompu pada 2025, menandakan meningkatnya produktivitas. 

Namun di sisi lain, ekspansi ladang jagung yang mencapai lebih dari 30.000 hektare di kawasan perbukitan, seperti dicatat Walhi, menunjukkan tekanan serius terhadap lingkungan. 

BACA JUGA:Pemerintah Mulai Rancang Tahap Rehabilitasi Banjir Sumatra, Fokus Tanggap Darurat Dipercepat

Alih fungsi lahan yang tidak terkendali meningkatkan risiko banjir, menurunkan daya dukung lingkungan, dan mempercepat degradasi tanah masalah yang berkaitan erat dengan efisiensi penggunaan pupuk.

Efisiensi pemupukan menjadi aspek yang tidak bisa ditawar. Pemberian pupuk harus tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran. 

Ketika pupuk kimia digunakan secara berlebihan, tanah kehilangan kesuburannya, sementara penggunaan yang tidak memadai akan menurunkan hasil panen. 

Di beberapa daerah di Bima, dugaan penyimpangan pupuk bahkan telah masuk penanganan aparat kepolisian, menunjukkan bahwa tata kelola pupuk bersubsidi masih rawan manipulasi.

Sumber: