Nah! Purbaya Soroti BPJS Kesehatan Masih Beli Alkes yang Tidak Relevan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa -Antara/jambi-independent.co.id-
JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, agar menggunakan anggaran secara lebih efisien.
Tak hanya itu, Menkeu Purbaya menyoroti, masih adanya belanja alat kesehatan yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini.
Menurut Purbaya, BPJS Kesehatan saat ini masih melakukan pembelian sejumlah alat kesehatan yang kini jarang dipakai, seperti alat bantu pernapasan atau ventilator.
Padahal menurut dia, pengadaan alat tersebut tidak lagi mendesak karena pandemi Covid-19 telah mereda.
BACA JUGA:Hari Jadi Humas Polri, Polres Tanjab Barat Gelar Donor Darah Serentak
Akibatnya, banyak alat justru menganggur di fasilitas kesehatan.
“Jadi karena sudah terlanjur dibeli, setiap ada pasien alat itu tetap digunakan, sehingga tagihan klaim ke BPJS menjadi besar,” jelas Purbaya, usai menerima kunjungan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron di kantornya, Rabu 22 Oktober 2025.
Purbaya menegaskan, inefisiensi anggaran seperti pembelian alat yang tidak perlu harus dievaluasi. Ia telah meminta kepada direktur utama BPJS Kesehatan agar pengadaan alat benar-benar dilakukan sesuai kebutuhan.
“Namun saya bilang, asses-nya jangan saya, karena saya bukan dokter. Jangan mereka (BPJS) juga tetapi suatu tim yang benar punya keahlian di bidang kedokteran dan rumah sakit,” tutur Purbaya, dikutip dari beritasatu.com.
BACA JUGA:Nah! Harga Emas Antam Hari Ini Kamis 23 Oktober 2025 Turun Lagi
Selain itu, Purbaya juga mendorong optimalisasi sistem teknologi informasi (IT) agar pengeluaran anggaran lebih tertata dan tidak terjadi kebocoran.
Ia mencontohkan, sistem IT berbasis artificial intelligence (AI) yang terintegrasi secara nasional dapat mendeteksi adanya potensi kecurangan, termasuk pada penggunaan anggaran obat.
“Itu saya pikir nanti akan menarik ke depannya. Itu yang saya harapkan nanti bisa mengurangi operasi dari BPJS sehingga lebih efisien dan optimal,” ujarnya.
Kemudian, Menkeu Purbaya meminta BPJS Kesehatan sebagai lembaga pelayanan publik agar bekerja lebih profesional.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:



