Menkeu Purbaya Tegas, Utang KCIC Jangan Dibebankan ke APBN, Danantara Harus Tanggung Sendiri

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak seharusnya menanggung utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Purbaya, tanggung jawab pembiayaan proyek tersebut semestinya berada di bawah manajemen Danantara, bukan dibebankan kepada negara.

Ia menilai, jika KCIC sudah berada di bawah pengelolaan Danantara, maka entitas itu memiliki kemampuan finansial mandiri, termasuk dari hasil dividen yang nilainya cukup besar setiap tahun.

"Harusnya mereka bisa mengelola dari situ. Jangan ke kita lagi. Karena kalau tidak, ujung-ujungnya semua beban kembali ke pemerintah," ujar Purbaya, Jumat 10 Oktober 2025.

BACA JUGA:Malam Penentuan Timnas! Indonesia Harus Taklukkan Irak demi Tiket Piala Dunia 2026

Purbaya juga menegaskan bahwa hingga kini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menerima komunikasi resmi terkait utang KCIC. Namun, jika status proyek itu memang sudah berada di bawah Danantara, maka persoalan utang tidak lagi menjadi tanggung jawab APBN.

"Kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih. Jadi, harusnya bisa dikelola dari sana," jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah ingin memisahkan dengan jelas antara peran sektor swasta dan pemerintah dalam proyek-proyek besar.

"Jangan sampai kalau untung disebut swasta, tapi kalau rugi malah ditanggung pemerintah. Itu tidak adil," tegas Purbaya.

BACA JUGA:Respon Cepat! Polisi Amankan 9 Berandalan Bermotor Madesu yang Bikin Onar di Kota Jambi

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek KCIC yang mencapai Rp116 triliun.

Opsi pertama, menambah penyertaan modal (equity) atau menyerahkan sebagian infrastruktur kepada pemerintah.

Sementara opsi kedua, fokus pada penyelesaian utang agar tidak menambah beban kerja PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai BUMN yang mengelola operasional proyek tersebut.

BACA JUGA:UNRWA Siapkan 6.000 Truk Bantuan, Tapi Israel Belum Buka Akses ke Gaza

Sumber: