Ketika Masyarakat, Polisi dan Wartawan Jadi Korban: Dilema Demokrasi di Jalanan

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID -  Demonstrasi adalah ekspresi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan aspirasi.

Namun dalam praktiknya, hak demokratis ini kerap berubah menjadi arena konflik antara massa, aparat, dan media.

Baik Polri maupun media sering kali terjebak dalam posisi dilematis yang menyerupai “buah simalakama”: apa pun langkah yang diambil, selalu menghadirkan risiko.

Polri memiliki mandat menjaga keamanan dan ketertiban.

BACA JUGA:Terbukti Ilmiah! Menari 15 Menit Sehari Bisa Perkuat Paru-Paru dan Imun Tubuh

Akan tetapi, dalam aksi unjuk rasa yang berkembang anarkis, polisi terperangkap pada pilihan pahit: bertindak tegas dianggap represif, berdiam diri dituduh lalai.

Hendy F. Kurniawan (2025) mencatat bahwa transformasi Polri pascareformasi memang membawa semangat demokratisasi, tetapi tekanan politik dan ekspektasi publik tetap membatasi independensi aparat.

Polisi dituntut bersikap profesional di tengah situasi sosial yang penuh kecurigaan. Rizal (2024) menegaskan bahwa tindakan represif polisi dalam demonstrasi sering kali dipicu kondisi lapangan seperti lemparan batu, pembakaran ban, hingga penyerangan aparat.

Namun publik jarang melihat konteks tersebut; yang terlihat hanyalah aparat “bertindak brutal.” Spiral ketidakpercayaan ini membuat setiap intervensi polisi justru semakin memperkuat stigma negatif.

BACA JUGA:Jurnalis di Jambi Dikepung Massa Saat Liput Demo! Antara Tugas, Idealisme dan Nyawa

Situasi dilematis itu tampak jelas dalam demonstrasi beberapa hari lalu di Jakarta, Makassar, dan Jambi. Di Jakarta, tragedi menimpa Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun yang tewas terlindas kendaraan taktis polisi di dekat DPR.

Peristiwa ini memicu gelombang protes nasional. Polisi merespons dengan gas air mata dan water cannon, sementara demonstran membakar fasilitas publik.

Presiden Prabowo bereaksi keras dengan memerintahkan investigasi dan menahan sejumlah anggota Brimob. Meski demikian, publik tetap menilai polisi gagal menjunjung HAM (AP News, 2025; Reuters, 2025).

Sementara itu di Makassar, kerusuhan meluas, massa membakar kantor DPRD, pos polisi, ATM, dan kendaraan dinas.

Sumber: