Nih! Ketua DPRD Kota Jambi Minta Penertiban Pedagang Tak Berizin di Pasar Baru Talang Banjar Harus Humanis

KOTA JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pemkot Jambi berencana melakukan relokasi terhadap pedagang tanpa izin yang jualan di bahu jalan kawasan Pasar Baru Talang Banjar.

Rencana relokasi terhadap pedagang di Pasar Baru Talang Banjar ini, juga didukung oleh DPRD Kota Jambi.

Dukungan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, saat dikonfirmasi perihal relokasi pedagang Pasar Baru Talang Banjar ini, Minggu 8 Juni 2025.

Kata dia, sebagai wakil rakyat dan bagian dari pemerintahan, tentu dirinya akan mendukung langkah Pemkot Jambi dalam melakukan penataan dan penertiban di kawasan Pasar Baru Talang Banjar tersebut. 

BACA JUGA:Adakah Perubahan Jam Sekolah di Tahun Ajaran Baru 2025/2026? Ini Penjelasan Pemkot Jambi

Relokasi pedagang tak berizin Pasar Baru Talang Banjar ini kata dia, adalah bagian dari upaya revitalisasi kawasan, sekaligus mengembalikan fungsi jalan sebagai ruang milik jalan yang tertib, aman, dan lancar.

"Kita tahu bersama, keberadaan pedagang di bahu jalan selama ini memang sering menimbulkan kemacetan dan mengganggu ketertiban umum," kata Kemas Faried Alfarelly. 

Menurutnya, penataan ini penting untuk menciptakan wajah kota yang lebih rapi dan modern. Fungsi jalan harus dikembalikan sesuai peruntukannya. 

"Jalan adalah ruang publik yang digunakan untuk mobilitas warga, bukan tempat berdagang," kata dia.

BACA JUGA:Kompak! Gubernur dan Wali Kota Jambi Bakal Relokasi Pedagang di Pasar Baru Talang Banjar ke Pasar Angso Duo

Meski mendukung langkah Pemkot Jambi, namun DPRD Kota Jambi berharap agar penertiban dilakukan dengan pendekatan yang persuasif dan humanis. 

Lanjutnya, para pedagang harus diberi solusi, misalnya relokasi ke tempat yang lebih layak dan representatif seperti di Pasar Angso Duo.

"Kami mendorong agar Pemkot Jambi tidak hanya sekadar menertibkan, tetapi juga menyiapkan tempat relokasi yang strategis dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat kecil," kata Faried.

Dia berharap, agar proses ini berjalan baik dan tidak menimbulkan masalah sosial baru. "Intinya, jangan sampai terjadi konflik di lapangan," kata dia. 

Sumber: