Prabowo Sampaikan Arahan kepada Purbaya dan Danantara Mengenai Utang Kereta Cepat
Presiden Prabowo Subianto- kantor staf presiden/jambi-independent.co.id-
JAMBI - INDEPENDENT.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan pihak Danantara Group terkait penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama jajaran tim ekonomi di Istana, dan diungkap oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Dalam rapat itu, Prabowo meminta Purbaya bersama tim ekonomi untuk menelaah secara mendalam berbagai opsi penyelesaian utang agar tidak menimbulkan gejolak pada stabilitas ekonomi nasional.
BACA JUGA:NCSC 2025 Dorong Indonesia Perkuat Keamanan Siber dan Ekonomi Digital
Presiden juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan skema pembiayaan agar tidak membebani keuangan negara di masa mendatang.
“Pak Airlangga sebagai Menko, Menteri Keuangan, dan CEO Danantara diminta menghitung ulang secara detail. Berbagai skenario, termasuk opsi memperpanjang masa pinjaman, menjadi bagian dari pembahasan untuk menemukan skema terbaik,” ujar Prasetyo, Kamis, 30 Oktober 2025.
Prasetyo menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk terus mencari solusi atas persoalan keuangan proyek Whoosh.
Menurutnya, salah satu langkah yang tengah dikaji adalah kemungkinan melakukan negosiasi ulang dengan pihak pemberi pinjaman guna memperoleh kelonggaran pembayaran utang.
BACA JUGA:Sat Set! Tak Sampai 10 Jam, Polisi Tangkap 7 Berandalan yang Tawuran di Mendalo
“Pemerintah sedang mencari skema yang paling efektif, baik dari sisi perhitungan angka maupun waktu pembayaran. Termasuk juga opsi untuk meminta kelonggaran tenggat waktu pelunasan,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah utang Whoosh bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintah.
Tujuan akhirnya adalah memastikan tersedianya sarana transportasi publik yang layak dan efisien bagi masyarakat.
“Kewajiban kita bersama untuk menyediakan transportasi publik yang lebih baik. Tidak hanya kereta cepat, tapi juga layanan kereta reguler, bus, dan kapal laut yang saat ini sedang terus dibenahi,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, persoalan utang proyek KCJB sempat memicu polemik publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menutup utang proyek tersebut.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:




