Kader PDIP Dilarang Bicara Capres-Cawapres, Ini Sanksinya

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, JAKARTA – Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih jauh. Namun, tensi politiknya saat ini sudah menghangat. Terlebih salah seorang kadernya yakni Ganjar Pranowo dalam berbagai survei, elektabilitasnya selalu tertinggi. PDIP membuat aturan khusus. Melalui surat tertanggal 11 Agustus 2021 tentang komunikasi politik, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri melarang kadernya untuk bicara isu capres-cawapres. Yang melanggar akan diberi sanksi disiplin partai.

Surat bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 tertanggal 11 Agustus 2021 itu diteken Megawati Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Surat ditujukan kepada DPP PDIP, anggota fraksi PDIP DPR, DPD, DPC PDIP, anggota fraksi PDIP DPRD, serta kepala daerah/wakil kepala daerah kader PDIP se-Indonesia.

Sesuai pasal 15 huruf f AD/ART PDIP tahun 2019, ditegaskan ketua umum bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif memutuskan calon presiden dan/atau calon wakil presiden.

“Terhadap hal tersebut semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden. Pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin partai,” begitu bunyi surat tersebut.

Prioritas PDIP saat ini membantu penanganan COVID-19 dan rakyat yang terdampak. Kader diminta fokus pada tugas itu. Dalam surat itu dinyatakan peningkatan jumlah pasien COVID-19 menjadi tugas bersama. Karena itu, seluruh anggota dan kader partai wajib bahu-membahu, bergotong royong membantu rakyat.

“Surat itu sudah lama. Tak ada yang luar biasa dari surat tersebut. PDIP hanya mengikuti AD/ART, konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar anggota DPR F-PDIP, Hendrawan Supratikno.

Menurutnya, aturan di PDIP sudah sangat jelas. Capres-Cawapres diputuskan oleh Ketua Umum. Selain itu, lanjutnya, fokus PDIP saat ini harus berorientasi pada penanganan COVID-19. ” Tugas untuk kader PDIP jelas ya. Kita fokus bersama-sama membantu dan bergotong royong selama pandemi COVID-19 ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegasakan untuk menjadi pemimpin negara, harus melalui mekanisme internal partai.

“Terkait instruksi Bu Megawati Soekarno Putri soal dengan capres dan cawapres. Saya tekankan untuk menjadi pemimpin di republik ini harus betul-betul muncul sebagai kehendak rakyat. Ada campur tangan dari Tuhan yang Maha Kuasa dan mekanisme partai,” tegas Hasto.

Menurutnya, dalam kongres, PDIP sudah membahas mengenai mekanisme pemilihan capres dan cawapres. Untuk memutuskan capres dan cawapres harus berdasarkan kehendak rakyat.

“Dari PDI Perjuangan, kongres sudah mengamanatkan pada Ketua Umum untuk memutuskan siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan datang. Tentu kehendak rakyat sebagai panduan yang terbaik,” tutup Hasto. (rh/fin)

Sumber: