Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Kartu Bahagia, Inovasi Maulana-Diza

JAMBI - JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, pasangan calon Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi, Maulana-Diza, memiliki program unggulan mereka yang dinamakan Kartu Bahagia. 

Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses layanan bagi seluruh warga Kota Jambi melalui sistem single identity atau identitas tunggal yang terintegrasi dengan database pemerintah.

Program Kartu Bahagia bertujuan untuk menghadirkan solusi menyeluruh dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga, dengan menyediakan akses terpadu terhadap berbagai bantuan dan subsidi pemerintah. Dalam satu kartu, masyarakat akan dapat mengakses layanan di berbagai sektor, seperti 

Pendidikan: Beasiswa dan dukungan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

BACA JUGA:QRIS BRI, Solusi Pembayaran Praktis di Indonesia

BACA JUGA:Waspada Penipuan, Ini Cara Bedakan BRImo FSTVL yang Asli dan Palsu!

Kesehatan: Pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau melalui fasilitas pemerintah yang terintegrasi.

Bantuan Sosial: Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) serta berbagai jenis subsidi lainnya.

Subsidi Gas 3kg: Kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan gas bersubsidi dengan harga yang lebih terjangkau.

Dengan program ini, Maulana menegaskan bahwa penyaluran bantuan akan dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran. 

BACA JUGA:SMAN 2 Palembang Gelar Acara Bujang Gadis Smandupa 'Indonesian Regalia' dengan Tema Busana Nasional Indonesia

BACA JUGA:Kecelakaan di Jalan Tol Pemalang Jawa Tengah, Ini Pernyataan Resmi dari tvOne

"Program Kartu Bahagia merupakan bentuk komitmen kami dalam mewujudkan Kota Jambi yang sejahtera dan berkeadilan. Kami yakin melalui single identity, pemerintah dapat memantau dan menyalurkan bantuan secara lebih akurat sesuai kebutuhan masyarakat," ujar Maulana, Kamis 31 Oktober 2024.

Salah satu keunggulan dari program Kartu Bahagia ini adalah kemampuannya dalam memadukan berbagai layanan publik dalam satu kartu, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses hak-hak mereka sebagai warga negara. Pendataan yang lebih terintegrasi juga akan meminimalkan potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan.

Sumber: