DPRD Provinsi Jambi Gelar Rapat Paripurna dengan 3 Agenda Ini

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda pembahasan yakni penyampaian nota pengantar Gubernur Jambi terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.

Penjelasan pimpinan DPRD terhadap Ranperda Inisiatif DPRD serta Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap dua Ranperda, Jumat 5 Juli 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Burhanudin Mahir dan Pinto Jayanegara serta dihadiri sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi.

Hadir pada kesempatan ini, Gubernur Jambi, Al Haris bersama dengan Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani serta dihadiri sejumlah unsur Forkompimda Pemerintah Provinsi Jambi.

BACA JUGA:Bela Asniati Guru TK, Ketua DPRD Provinsi Jambi Siap Pasang Badan Bayar Rp75 Juta

BACA JUGA:Kadis Kominfo Kota Jambi Presentasikan Kiat Kehumasan Pada Bimtek Panwascam se-Kota Jambi

Pada kesempatan ini, masing-masing fraksi menyampaikan bahwa pihaknya meminta agar Ranperda Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2025 - 2045 dan Ranperda Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2050 untuk selaras.

Ada beberapa pandangan yang disampaikan oleh juru bicara fraksi diantaranya disampaikan oleh Kamaludin Havis, dari Fraksi PPP- Berkarya.

Ia meminta agar Pemerintah Provinsi Jambi untuk memikirkan persoalan destinasi wisata di Provinsi Jambi terutama terkait dengan akses wisata.

“Jambi ada banyak destinasi wisata satu diantaranya candi muarojambi untuk jadi prioritas kedepannya, itu bagaimana akses ke destinasi wisata bisa gunakan akses yang lebih baik seperti kereta api misalnya,” tambahnya.

BACA JUGA:Demi Bertemu H Abdul Rahman, Warga Eka Jaya Rela Pulang Cepat Tinggalkan Kebun

BACA JUGA:Poco M6 4G Makin Murah Harganya di Bulan Juli 2024

Disisi lain, disampaikan oleh Rusdi Kamal Siregar, juru bicara fraksi PAN bahwa persoalan kemungkinan-kemungkinan bencana alam juga harus menjadi prioritas yang dipikirkan untuk jangka panjang.

Misalnya terkait dengan keberadaan gunung kerinci, maka perlu dipikirkan evakuasi dan titik kumpul serta keamanan masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan.

Sumber: