Bimtek Kades Kota Sungai Penuh, Satu Desa Habiskan Rp 30 Juta, Peserta Keluhkan Fasilitas yang Diterima

Bimtek Kades Kota Sungai Penuh, Satu Desa Habiskan Rp 30 Juta, Peserta Keluhkan Fasilitas yang Diterima

Bimtek Kepala Desa yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu-Foto : ist-Jambi-independent.co.id

Namun hotel yang disiapkan kami nilai sangat tidak sesuai harapan jika dibandingkan dengan anggaran yang kami bayar ke pihak pelaksana,”jelas sumber media ini. 

Kegiatan pelaksanaan Bimtek penganggaran, pengelolaan penatausahaan pertanggungjawaban keuangan desa dengan aplikasi sistem keuangan desa (Sikeudes) versi 2.0.6 dilaksanakan oleh Pemdes dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Sumber media ini menambahkan, semua kepala desa diwajibkan hadir di acara tersebut, acara tersebut dihadiri oleh seluruh kepala desa.

BACA JUGA:Hasil Final Piala FA, Manchester United menang 2-1 Atas Manchester City

BACA JUGA:BREAKING NEWS: Batik Air Tujuan Jambi Terpaksa Mendarat di Palembang

"Kegiatan ini kalau bagi Kepala desa sama sekali tidak ada manfaatnya, hanya sekedar menghabiskan dana saja dan menguntungkan pihak pelaksana, karena besarnya dana dengan manfaat yang didapat sangat tidak seimbang, tapi kami kades tidak bisa menolak,”jelas sumber media ini salah seorang kepala desa juga sebagai peserta.

Informasi yang disampaikan oleh salah seorang kades bahwa untuk kegiatan bimtek Siskeudes tersebut satu desa menghabiskan Rp 30 juta. 

Kota Sungai penuh ada 65 desa kalau dikali tiga 195 orang peserta , anggaran pelaksana  diambil dari ADD memang sudah tercantum di dalam Perwako Sungai Penuh. 

Jika ditotalkan anggaran untuk mengikuti kegiatan tersebut 1,950.0000.000. “Satu orang habis total 10 juta, berarti satu desa 30 juta kali 65 desa,1,950.000.000,”jelasnya 

BACA JUGA:Sulit Pindah ke Lain Hati, Ini 5 Zodiak Butuh Waktu Lama Move On dari Mantan

BACA JUGA:PLN Kebut Perbaikan Jaringan Terdampak Banjir di Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan

Anggota Komisi satu DPRD Kota Sungai Penuh, Azhar dikonfirmasi soal adanya kegiatan tersebut mengatakan bahwa untuk Bimtek memang dibolehkan tapi kalau ada persoalan besarnya anggaran dan fasilitas yang tidak sesuai dan di keluhkan kepala desa kami belum tahu,  nanti kami akan bahas di komisi 1 terkait hal ini.

"Kalau soal kelurahan dan besarnya anggaran Bimtek dan fasilitas tak sesuai nanti kami akan sampaikan dengan komisi dan kami bahas takut salah sampai,”katanya. *

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: