Dewan Nilai Pemkab Batanghari Tak Mampu Maksimalkan PAD

BATANGHARI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID  –  Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin menyebut Pemkab Batanghari harus bersikap ksatria dan berani mengakui bahwa kinerjanya kurang baik dalam memaksimalkan pendapatan daerah.

Hal tersebut di sampaikan Anita Yasmin dikarenakan capaian PAD (Pendapatan Asli Daerah) Batanghari meleset dari pagu target yang di tetapkan, yakni realisasi pada tahun anggaran 2022 hanya mencapai 67,46 persen.

"Ya Pemda harus mengakui bahwa mungkin kinerja kita memang kurang baik sehingga nanti kedepannya akan bisa lebih baik lagi," sebut  Anita Yasmin yang kala itu baru saja usai mengikuti Hearing dengan TAPD Pemerintah Batanghari, Senin sore, 19 Juni 2023.

Politisi Partai Amanat Nasional itu menjelaskan, awalnya pagu target PAD sebesar Rp 158 miliar sudah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah bersama DPRD Batanghari.

BACA JUGA:Waduh! Ribuan Tanah Wakaf Tempat Ibadah di Tebo Tak Bersertifikat, Ini yang Dilakukan Pemkab Tebo

BACA JUGA:Mantap! 3 Komunitas Adakan Sayembara Temukan Indentitas Pelaku Penyeret Anjing di Jambi

Namun sangat disayangkan faktanya di tahun 2022 lalu realisasi pendapatan Kabupaten Batanghari hanya mampu menyentuh angka senilai Rp 107 miliar.

"Mohon maaf ya sebelumnya, soal pendapatan ini kita sudah berkomitment dari penganggaran tahun 2022 bahwa kalau kita berani menganggarkan ini kita harus siap untuk mencapai itu dari komitmen, diminta komiten bersama kok dengan DPRD pada saat itu," jelasnya  sedikit kecewa.

Sosok Perempuan Ketua DPRD termuda  kelahiran 28 tahun silam ini membeberkan, pemda sempat mengklaim pagu target Rp 158 miliar itu tidaklah menjadi persoalan pada tahap perencanaan.

Yang mana artinya, menurut Ketua DPRD Batanghari termuda ini, angka Rp 107 miliar itu murni dari kegagalan pemerintah daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

BACA JUGA:Banjir di Kota Jambi Mulai Surut, Warga dan Pemerintah Mulai Bersih-bersih

BACA JUGA:Tingkatkan Kapasitas SDM Pendamping PKH, Dinsos Kota Jambi Gelar Bimtek

""Pembelaan dari Kepala Bapperida dalam rapat tadi dia menyatakan bahwa dari segi perencaannya memang tidak ada temuan, kemudian dalam LHP BPK untuk angka rencana pendapatan itu tidak ada masalah dan sesuai mekanisme, artinya apabila itu tidak tercapai masalahnya ada di kinerja kan?,”bebernya.

"Jadi angka senilai Rp 158 miliarnya tidak masalah tapi kinerja kita yang kurang," timpalnya. *

Sumber: