Waduh! Isu Pemerintahan Jokowi Gelontorkan Uang Puluhan Miliar untuk Bayar Buzzer Mencuat Lagi, Cek Faktanya

Waduh! Isu Pemerintahan Jokowi Gelontorkan Uang Puluhan Miliar untuk Bayar Buzzer Mencuat Lagi, Cek Faktanya

Mencuat Pemerintahan Jokowi bayar buzzer hingga puluhan miliar-Kolase jambi-independent.co.id-Pixabay.com

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Masih ingat dengan isu bahwa Pemerintahan Jokowi gelontorkan uang puluhan miliar untuk membayar buzzer?

Kini isu Pemerintahan Jokowi gelontorkan uang puluhan miliar untuk membayar buzzer kembali mencuat.

Isu mengenai Pemerintahan Jokowi gelontorkan uang puluhan miliar untuk membayar buzzer ini, mulanya heboh pada tahun 2020.

Kini, isu tersebut kembali mencuat dan menjadi perbincangan.

BACA JUGA:Kabar Baik...!! 29.109 Peserta Lulus Seleksi PPPK Kemenag, Peserta Tak Lulus Bisa Ajukan Sanggahan 

BACA JUGA:Indomie di Taiwan Dinyatakan Berbahaya, Bagaimana di Indonesia? Ini Penjelasan BPOM

Di mana, pada Pemerintahan Jokowi ini disebut-sebut bahwa buzzer bayaran yang menghabiskan uang negara hingga puluhan miliar itu, adalah untuk kalangan artis, public figure, selebgram, hingga YouTuber

Seperti yang diunggah oleh akun Snack Video Heru Hermawan, disebutkan bahwa anggaran belanja yang digelontorkan untuk membayar buzzer sebesar Rp90, 45 miliar.

“Dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2020, Pemerintahan Jokowi menggelontorkan anggaran belanja untuk influencer Rp 90,45 miliar ,” katanya, dikutip pada Jumat, 28 April 2023.

Dalam video itu disebutkan bahwa, ICW menyebut Pemerintahan Jokowi menghire sejumlah influencer, artis, selebgram YouTuber dan lainnya, untuk mensosialisasikan program pemerintah lewat internet.

BACA JUGA:Naik 15,25 Persen dalam Setahun, Ini Rincian Harta Kekayaan Jokowi Berdasarkan LHKPN, KPK Langsung Bereaksi 

BACA JUGA:5 Pejabat Kodam II/Sriwijaya Resmi Diserahterimakan, Berikut Nama-namanya

Bahkan, ICW melaporkan bahwa sejak tahun 2017 silam penggunaan buzzer bayaran oleh Pemerintahan Jokowi semakin massif.

ICW mengkawatirkan, jika sering menggunakan jasa buzzer bayaran, maka dikhawatirkan akan menggiring opini publik terlalu kuat, dan dinilai tidak sehat dalam sebuah demokrasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: