Ombudsman Jambi Minta Pemda Capai Kualitas Tertinggi Pelayanan Publik

Ombudsman Jambi Minta Pemda Capai Kualitas Tertinggi Pelayanan Publik

Suasana di kantor Ombudsman RI Perwakilan Jambi, di mana Ombudsman meminta tiap pemda haru mencapai kualitas tertinggi-Jambi-independent.co.id/ist-

Seperti pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan dua Puskesmas.

“Hal ini tentu tidak adil dan menggambarkan kondisi riil pelayanan publik satu provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya.

BACA JUGA:Rekomendasi 3 Tempat Nongkrong di Kota Jambi yang Asik dan Nyaman, Instagramable!

BACA JUGA:Didominasi Coklat dan Manisan, Warga Tionghoa Jambi Hunting Kue Khas Imlek, Sambut Tahun Shio Kelinci Air 2023

Kedua, dari komponen hasil penilaian yang dilakukan diketahui kompetensi penyelenggara, sarana dan prasarana, pengelolaan pengaduan, dan kepuasaan masyarakat di seluruh instansi penyelengara pelayanan publik belum merata dan sama.

“Hal ini sangat terlihat bila diukur dengan tingkat pendidikan penyelenggara pelayanan, sarana prasarana yang memadai dan ramah bagi kelompok disabilitas maupun penanganan pengaduan yang belum prima,” bebernya.

Sedangkan yang ketiga, penanganan dan administrasi pengelolaan pengaduan belum sebanding dan selaras dengan kepuasan maupun banyaknya jumlah masyarakat.

“Hal ini sangat berkorelasi dengan sedikit banyaknya pengaduan yang dikeluhkan ke media sosial atau ke lembaga pengaduan eksternal dibandingkan ke pengelola pengaduan internal itu sendiri,” terangnya.

BACA JUGA:Penyuplai BBM Solar Bersubsidi untuk Nelayan, Rupanya Anggota Kelompok Nelayan di Tanjab Barat, Ini Modusnya

BACA JUGA:Ingat Ya...BBM Solar Bersubsidi hanya Boleh Dibeli 60 Liter Per Hari, Jika Lebih Bakal Disanksi

Harapannya tentu penilaian pelayanan publik benar-benar menjadi opini pelayanan publik yang menggambarkan kualitas pelayanan publik.

“Seluruh lembaga pemerintah dan yang menjalankan amanat pelayanan publik seluruhnya ikut dinilai,” timpalnya.

Selain itu, penilaian pelayanan publik perlu memberikan ruang partisipatif aktif dari masyarakat sebagai pengguna dalam memberikan opini pelayanan publik secara langsung.

“Yang paling penting, kualitas pelayanan publik benar-benar prima dan terus berbenah dengan berkesinambungan,” pungkasnya. *

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: