Indonesia Masuki Rezim Ekonomi Berbunga Tinggi

JAKARTA,JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID  - Indonesia saat ini memasuki rezim ekonomi berbunga tinggi. Hal ini terkait kenaikan suku bunga yang diputuskan oleh Bank Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat yang  menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) menaikan suku bunga 50 bps begitu tinggi dan cepat.

Dikatakannya bahwa hal ini sebaiknya tidak dilakukan saat ini. 

Sebab, pengumuman tersebut menyebabkan shock di pasar karena belum selesai beban inflasi karena kenaikan harga BBM, kini publik diwarnai dengan naiknya suku bunga BI.

BACA JUGA:KPK Benarkan OTT Hakim Agung, Barang Bukti Mata Uang Asing

BACA JUGA:Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Berbak Akhirnya Ditemukan dalam Keadaan Meninggal Dunia

"Dampak kenaikan BI rate di level 4.25 persen akan menaikan suku bunga kredit sampai di level 9-11 persen," ujar Achmad, Kamis 21 September 2022.

Menurut Achmad, kenaikan harga BBM pada awal September 2022 telah menyebabkan sektor rill dan ekonomi publik porak poranda akibat inflasi seperti dikutip dari JPNN.com

Terutama, inflasi akibat kenaikan makanan minuman dan administered priced.

"Kenaikan BBM 30,74 persen menyebabkan daya beli publik turun sekitar lima persen dan inflasi diperkirakan sampai akhir 2022 di level 8-9,5 persen," kata Achmad.

BACA JUGA:Heboh Isu Pertalite Lebih Cepat Boros Pasca Harga Naik, Pertamina Beri Penjelasan

BACA JUGA:Sidang Kasus Dugaan Korupsi Jalan Padang Lamo, Penasehat Hukum Mael Cs Tolak Kesaksian Ahli

Selain itu,  kenaikan tersebut sangat memberatkan para pengusaha dan debitur retail perbankan, seperti pemilik KPR, kredit konsumsi, kendaraan bermotor, dan kartu kredit karena mereka harus menanggung biaya cost of fund yang tinggi.

Alasan BI menaikan ialah sebagai langkah front loaded, pre-emptive, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran 3,0±1 persen pada paruh kedua 2023.

Namun, langkah front loaded, pre-emptive, dan forward looking terkesan terlalu over di level 50 bps dibandingkan 25 bps padahal Indonesia belum benar-benar pulih dari kemunduran ekonomi.