Indonesia Berpotensi Rugi Rp 112,2 Triliun, Sri Mulyani : Akibat Perubahan Iklim

JAKARTA,JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Perubahan iklim yang terjadi bisa mengakibatkan banyak kerugian. Baik dari segi materi maupun sipitual.

Bahkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Indonesia bisa kehilangan potensi ekonomi Rp 112,2 triliun atau 0,5 persen dari produk domestic bruto (PDB).

Hal ini diprediksi akan terjadi pada 2023 mendatang akibat krisis perubahan iklim.

Beberapa tanda tanda krisis perubahan iklim menurut Sri Mulyani  adalah dilihat dari kenaikan emisi gas sebesar 4,3 persen dari 2010-2018.

BACA JUGA:Sandiaga Uno Bocorkan Kunci Menjadi Pengusaha Sukses

BACA JUGA:Siapa Membunuh Putri (12) - Kenapa Disekap

"Suhu udara yang naik 0,03 derajat celcius tiap tahun serta tinggi permukaan laut yang naik 0,8-1,2 sentimeter," ujarnya.

Sri Mulyani menegaskan pemerintah pun berkomitmen untuk mengurangi emisi lewat kesepakatan Paris Agreement yaitu menurunkan 29 persen emisi C02 dengan upaya sendiri serta 41 persen CO2 dengan bantuan internasional pada 2030 seperti dikutip dari JPNN.com

“Pada 2030, Indonesia bisa kehilangan potensi ekonomi akibat krisis perubahan iklim sebesar 0,6 – 3,45 persen dari GDP. Salah satu institut di Swiss membuat laporan bahwa dunia akan kehilangan potensi ekonomi hingga 10 persen jika kesepakatan Paris Agreement untuk mencapai emisi nol pada 2050 tidak tercapai,” jelas Sri Mulyani dalam acara HSBC Summit 2022: Powering the transition to net zero, Indonesia’s pathway for green recovery di Jakarta, Rabu 14 September 2022.

Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk tindakan mitigasi dari perubahan iklim. Tetapi untuk mencapai target tersebut perlu sumber dana yang besar yaitu sekitar Rp 3.461 triliun atau Rp 266 triliun per tahun.

BACA JUGA:Gerindra Berharap Jokowi Dampingi Prabowo di Pemilu 2024, P3S Sebut tak Masuk Akal

BACA JUGA:Cabuli Santri, Ustaz di Pesantren Tebo Dibekuk Polisi

Di sisi lain, APBN hanya mengalokasikan Rp 89,6 triliun per tahun atau 3,6 persen dari total pengeluaran pemerintah.

"Karena itu untuk bisa mencapai target pembangunan rendah karbon dan nol emisi, perlu bantuan daru banyak pihak,” ungkap Sri Mulyani.

Sumber: jpnn.com