Sudah Mengakar, Ini Biang Kerok Masalah Mafia Tanah di Indonesia

JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Baru baru kasus mafia tanah mulai membuat heboh masyarakat. Padahal ternyata kasus mafia tanah bukan hal yang baru.

Karena sejarah menyebutkan perkara tersebut sudah ada sejak presiden pertama Indonesia hingga saat ini.

Mafia tanah ini seharusnya sudah diatasi sejak dulu. Sebab dengan munculnya mafia tanah,juga akan berimbas pada investasi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Manajer Pengadaan Lahan dan Akuisisi PT. Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI) Verri Hendry. Menurutnya,  mafia tanah pun menjadi penghambat dalam bisnis pembebasan lahan.

Berdasarkan pemahaman Verrie, sulit untuk menghapus mafia tanah yang ada di Indonesia, karena, masih terlalu banyak tanah yang belum terdata oleh pemerintah.

“Belum ada rumusan mafia tanah itu bisa hilang. Argumentasinya sederhana, selagi masih ada tanah yang belum terdata maka akan selalu ada mafia tanah. Lahan yang sudah terdata saja bisa dimafiakan apalagi yang belum terdata,” ungkap Verrie dalam acara podcast Sofa Panas, Kamis 8 September 2022 seperti dikutip dari JPNN.com

Berbeda dengan mafia tanah, bisnis pembebasan lahan harus mempunyai payung hukum yang kuat. Jadi, kalau mau main tanah harus tahu dulu mana yang sudah ada payung hukumnya dan mana yang belum.

“Tidak bisa sembarang bebasin lahan tanpa tahu landasan hukumnya. Kalau yang dibebaskan itu ternyata aset negara itu kan sama saja habis minum racun lalu minta ditembak,” jelas Verrie.

Menurut dia, dalam bisnis pembebasan lahan itu ada istilah biong atau pemodal. Jadi, ketika seseorang sudah mempunyai izin untuk membangun perumahan misalnya, maka langkah selanjutnya adalah mendekati pemilik lahan di kawasan itu.

Biasanya, kata Verrie, pemilik lahan enggan melepas lahan kepada developer. Di sini lah peran biong muncul. Mereka yang akan langsung melakukan pendekata langsung kepada pemilik lahan.

Misanya, si A mau beli lahan itu 200 per meter persegi, maka biong itu akan langsung mendekati pemilik lahan, jual saja ke saya, saya bayar sekarang 50 meter persegi, kalau jual ke developer kan belum tahu kapan akan dibayar,” kata Verrie. Verri menjelaskan negosiasi dalam pembebasan lahan tidak melulu harus melibatkan uang. Kadang, pemilik lahan adalah orang yang berkecukupan dan tidak mau lahannya dilepas.