Mempertanyakan Urgensi Pembangunan Gedung Baru Balai Kota, Kepentingan Siapa?

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi

Di tengah masa transisi pandemi dan keterbatasan sarana publik, balai Kota Jambi atau lebih dikenal dengan sebutan kantor Walikota Jambi akan mulai dibangun pada 2022 mendatang. Pemkot sendiri pada APBD 2022, telah mengalokasikan dana senilai Rp35 miliar untuk pembangunan tahap awal. 

Dalam rencananya pembangunan akan dilakukan bertahap dalam dua kali anggaran di tahun 2022 dan 2023. Total anggaran, pembangunan Balai Kota baru ini akan menelan hingga Rp70-80 miliar dengan kontruksi bangunan utama 4 tingkat dan bangunan sayap 3 tingkat.

Tentu saja, pemkot punya alasan untuk pembangunan ini, yang pertama tentu saja untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, meski tidak begitu jelas juga layanan publik seperti apa yang dilakukan disana nantinya. Mengingat hampir tak ada layanan teknis yang dilakukan disana selama ini.

Selain itu alasan yang ke dua, menurut Walikota Fasha, karena kondisi gedunh lama memang sudah saatnya untuk diperbaharui, sudah kurang layak. Bocor sana bocor sini. Meski ini alasan yang juga patut dipertanyakan, toh selama ini gedung ini masih dipergunakan, ada pemeliharaan rutin terhadap gedung tersebut.

Sebenarnya, kesimpangsiuran informasi yang diterima masyarakat terkait pembangunan gedung baru Balai Kota Jambi ini bisa diarahkan dengan satu kajian mengenai urgensi pembangunan gedung baru tersebut. Misalnya karena over capasitas gedung, berapa jumlah ASN yang berkantor disana dan berapa masyarakat yamg berurusan setiap hari disana, atau apakah ada kasus para ASN yang berkantor kehujanan karena gedung yang bocor. Kajian ini penting untuk mengambarkan sejauh mana pentingnya untuk membangun gedung baru, dibanding sentra layanan publik lainnya, katakanlah seperti Catatan Sipil, Bus Kota yang terbengkalai atau ruas selalu banjir jika datang hujan. 

Kajian sangat diperlukan untuk meyakinkan publik bahwa pembangunan gedung memang suatu kebutuhan yang urgen. Kajian itu juga bisa dijadikan sumber informasi jika ada masyarakat atau awak media yang menanyakan sehingga masyarakat menerima informasi yang benar.

Sampai hari ini berbagai alasan yang diungkapkan pemkot sebagai dasar pembangunan, saya nilai masih terlalu dipaksakan, atau alasan yang "dicari-cari" ini hanya untuk melegalkan pembangunan.

Karena kita masyarakat juga wajib tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ada kepentingan-kepentingan tertentu dari individu di balik pemaksaan alasan agar pembangunan gedung baru terus berlanjut. Ini yang patut kita pertanyakan.

Sejauh ini berbagai alasan yang ada menunjukkan rencana tersebut telah keluar dari kontrol publik dan lebih mengedepankan kepentingan sendiri. Jangan sampai pembangunan gedung baru ini hanya untuk mencari keuntungan, bukan untuk melayani rakyat.

Ada baiknya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 tetap difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19. Sambil menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi, pemerintah akan memfokuskan anggaran untuk vaksinasi. Kemudian meningkatkan fasilitas kesehatan, kemampuan 3T (tracing, testing, dan treatment), dan juga pemberian bantuan sosial (bansos).

Termasuk di dalamnya memberikan bantuan sosial, terutama yang sudah established. Kemudian stimulus usaha dan investasi, akan dilengkapi reform di bidang SDM. Tentu saja kita berharap, pemerintah kota lebih fokus membangun sistem kesehatan yang makin andal. Dan tetap mengakselerasi pembangunan infrastruktur, tapi dengan prioritas yang makin selektif.*******

Sumber: