Formula Kenaikan Upah Sudah Ditetapkan, Ini Perkiraan UMP 2026 di Semua 38 Provinsi

BACA JUGA:BREAKING NEWS: Mutasi Polri, Sejumlah Pejabat Utama Polda Jambi Diganti, Ini Daftarnya

Selain itu, gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) serta memiliki kewenangan menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Khusus penetapan upah minimum tahun 2026, gubernur harus menetapkan besaran UMP paling lambat pada 24 Desember 2025.

Setelah ditetapkan, hasilnya wajib diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi kebijakan pengupahan.

Simulasi dan Prediksi UMP 2026

Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa)

Berdasarkan formula tersebut, pemerintah melakukan simulasi kenaikan UMP 2026 secara nasional dengan menggunakan UMP 2025 sebagai acuan.

BACA JUGA:Hujan Gol! Timnas Futsal Indonesia Libas Thailand dan Sabet Emas SEA Games 2025, Begini Highlights-nya!

Simulasi ini dilakukan dengan asumsi inflasi sebesar 3 persen, pertumbuhan ekonomi 5 persen, serta indeks alfa 0,7.

Dengan asumsi tersebut, estimasi kenaikan UMP berada di kisaran 6,5 persen. Meski demikian, simulasi ini bersifat nasional dan hanya menjadi gambaran awal.

Besaran UMP 2026 di setiap provinsi pada akhirnya dapat berbeda, karena penetapan resmi tetap ditentukan oleh gubernur masing-masing berdasarkan hasil perhitungan Dewan Pengupahan Daerah.

Prediksi UMP 2026 di 38 Provinsi

BACA JUGA:Eaaakkk! PNS Boleh WFA Jelang Akhir Tahun, Mulai 29 Sampai 31 Desember 2025

1. Aceh: Rp 3.685.616 → sekitar Rp 3.925.181
2. Sumatera Utara: Rp 2.992.559 → sekitar Rp 3.187.075
3. Sumatera Barat: Rp 2.994.193 → sekitar Rp 3.188.816
4. Sumatera Selatan: Rp 3.681.571 → sekitar Rp 3.920.873
5. Kepulauan Riau: Rp 3.623.654 → sekitar Rp 3.859.192
6. Riau: Rp 3.508.776 → sekitar Rp 3.736.847
7. Lampung: Rp 2.893.070 → sekitar Rp 3.081.120
8. Bengkulu: Rp 2.670.039 → sekitar Rp 2.843.592
9. Jambi: Rp 3.234.535 → sekitar Rp 3.444.780
10. Bangka Belitung: Rp 3.623.653 → sekitar Rp 3.859.190
11. Banten: Rp 2.905.119 → sekitar Rp 3.093.952
12. DKI Jakarta: Rp 5.396.761 → sekitar Rp 5.747.550
13. Jawa Barat: Rp 2.191.232 → sekitar Rp 2.333.662
14. Jawa Tengah: Rp 2.169.349 → sekitar Rp 2.310.357
15. Jawa Timur: Rp 2.305.985 → sekitar Rp 2.455.874
16. DI Yogyakarta: Rp 2.264.081 → sekitar Rp 2.411.246
17. Bali: Rp 2.996.500 → sekitar Rp 3.191.273
18. Nusa Tenggara Timur: Rp 2.328.969 → sekitar Rp 2.480.352
19. Nusa Tenggara Barat: Rp 2.602.931 → sekitar Rp 2.772.122
20. Maluku Utara: Rp 3.408.000 → sekitar Rp 3.629.520
21. Maluku: Rp 3.141.700 → sekitar Rp 3.345.911
22. Sulawesi Tengah: Rp 2.915.000 → sekitar Rp 3.104.475
23. Sulawesi Tenggara: Rp 3.073.551 → sekitar Rp 3.273.332
24. Sulawesi Utara: Rp 3.775.425 → sekitar Rp 4.020.828
25. Sulawesi Selatan: Rp 3.657.527 → sekitar Rp 3.895.266
26. Gorontalo: Rp 3.221.731 → sekitar Rp 3.431.144
27. Sulawesi Barat: Rp 3.104.430 → sekitar Rp 3.306.218
28. Kalimantan Barat: Rp 2.878.285 → sekitar Rp 3.065.374
29. Kalimantan Tengah: Rp 3.473.621 → sekitar Rp 3.699.406
30. Kalimantan Selatan: Rp 3.496.194 → sekitar Rp 3.723.447
31. Kalimantan Utara: Rp 3.580.160 → sekitar Rp 3.812.870
32. Kalimantan Timur: Rp 3.579.314 → sekitar Rp 3.811.969
33. Papua: Rp 4.285.850 → sekitar Rp 4.564.430
34. Papua Barat: Rp 3.393.500 → sekitar Rp 3.614.078
35. Papua Tengah: Rp 4.285.848 → sekitar Rp 4.564.428
36. Papua Barat Daya: Rp 3.614.000 → sekitar Rp 3.848.910
37. Papua Selatan: Rp 4.285.850 → sekitar Rp 4.564.430
38. Papua Pegunungan: Rp 4.285.847 → sekitar Rp 4.564.427

Simulasi tersebut menunjukkan bahwa UMP 2026 berpotensi mengalami kenaikan di seluruh provinsi. Namun demikian, angka final tetap bergantung pada hasil perhitungan Dewan Pengupahan Daerah serta keputusan akhir gubernur di masing-masing wilayah.

BACA JUGA:Inspektorat Kabupaten Tanjab Barat Beri Penghargaan Kinerja Anti Korupsi

Sumber: