Pertama Kalinya, Jambi Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID Provinsi Jambi untuk pertama kalinya berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris pada Senin (15/12/2025) di Hotel Bidakara, Jakarta.

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan nasional atas komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan informatif.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik diberikan kepada badan publik yang dinilai berhasil menerapkan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BACA JUGA:Simak! Ini Dia 4 Zodiak yang Paling Cocok Jadi Pengusaha Muda

Penilaian dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan informasi, ketersediaan data, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Dalam ajang tersebut, Provinsi Jambi berhasil meraih predikat Informatif, yang merupakan kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik tingkat nasional.

Capaian ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Provinsi Jambi, sekaligus menandai lompatan signifikan dalam upaya membangun pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih dan menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

BACA JUGA:Panduan Lengkap Persiapan CPNS 2026 untuk Pemula, dari Syarat hingga Strategi Lolos

“Alhamdulillah, Jambi berhasil masuk dalam predikat Informatif dan dinilai lolos dalam keterbukaan informasi publik. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan informasi kepada masyarakat,” ujar Al Haris.

Ia juga mengimbau seluruh OPD agar tidak ragu dalam menyampaikan informasi kepada publik. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan untuk ditakuti, melainkan harus menjadi budaya dalam birokrasi pemerintahan.

“Saya mengajak seluruh OPD untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Jangan takut terbuka, karena masyarakat berhak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah,” tegasnya.

BACA JUGA:Heboh! Lagi Cari Ikan di Bungo, 2 Warga Diserang Buaya

Sumber: