Momentum HUT ke-26 Kabupaten Sarolangun: Meneguhkan Semangat Kebersamaan Menuju Sarolangun MAJU

2. Alokasi risiko yang tepat — risiko politik/perizinan pada pemerintah; risiko konstruksi/operasional pada kontraktor/swasta.

3. Keberlanjutan fiskal — jangan memindahkan beban operasional jangka panjang ke APBD tanpa rencana pendanaan.

BACA JUGA:BMKG Peringatkan Suhu Panas Ekstrem, Sejumlah Kota di Indonesia Capai 35 Derajat Celcius

4. Partisipasi lokal — libatkan masyarakat melalui co-financing, cooperatives, atau skema tarif yang adil.

5. Transparansi & KPI terukur — indikator kinerja, audit independen, dan publikasi data proyek.

Rangka skema konkretnya merupakan gabungan beberapa instrument, meliputi:

1.    SPV (Special Purpose Vehicle) milik gabungan

Bentuk badan usaha proyek yang modalnya berasal dari: pemerintah daerah (minority equity), investor swasta, dan dana pembangunan (misalnya lembaga multilateral).

SPV menangani kontrak konstruksi, operasi, dan pembayaran (misalnya availability payments atau share of revenue).

BACA JUGA:Wuih! Uang Tunjangan Perumahan Dihapus, Dana Reses Anggota DPR Naik Jadi Rp702 Juta

2. PPP dengan pembayaran ketersediaan (availability payment)

Swasta membiayai dan membangun; pemerintah atau SPV membayar bagian tetap pada masa operasi bila layanan tersedia — mengurangi beban pengguna langsung bila kemampuan bayar rendah.

3.  Blended finance + hibah/viability gap funding (VGF)

Untuk proyek yang secara ekonomi layak tapi tidak menarik investor komersial penuh, gunakan hibah awal (dari donor/CSR/APBN) untuk menutup selisih ekonomi.

4.  Green/impact bonds daerah / municipal bonds

Sumber: