Gubernur Al Haris Sambut Komisi II DPR RI, Bahas PNBP Pertanahan dan Reforma Agraria di Jambi

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Gubernur Jambi Al Haris menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin 29 September 2025. Pertemuan ini membahas pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan sekaligus upaya mendorong implementasi program Reforma Agraria di Provinsi Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris memimpin langsung dialog terbuka bersama para bupati, wali kota, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pertemuan ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan permasalahan pertanahan yang masih kerap terjadi di wilayah masing-masing.

Hadir dalam rombongan Komisi II DPR RI, Ketua M. Rifqinizamy Karsayuda, bersama anggota Muhammad Khozim, Esthon L. Foenay, dan Giri Ramadhan N. Kiemas, beserta jajaran pendamping. Mereka mendengarkan aspirasi dan masukan kepala daerah untuk dijadikan bahan pembahasan serta solusi sesuai aturan yang berlaku.

“Selamat datang di Jambi kepada Ketua Tim Komisi II DPR RI beserta seluruh rombongan. Kehadiran Bapak/Ibu sekalian menjadi bentuk nyata perhatian terhadap Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi berkomitmen mendukung optimalisasi PNBP pertanahan, sekaligus memperkuat pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA),” ujar Al Haris.

BACA JUGA:Pertaruhan Harga Diri! Tim Putra Bina Kasih Vs Xaverius 1 Kota Jambi di Final Gubernur Cup Basketball 2025

Ia menambahkan, Pemprov Jambi bersama kabupaten/kota terus mendorong penataan aset, redistribusi tanah, hingga penyelesaian sengketa lahan yang masih menjadi pekerjaan rumah di daerah. “Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat dan DPR RI. Harapan kami, Komisi II dapat terus membantu mengatasi kendala di lapangan demi suksesnya Reforma Agraria di Jambi,” tegasnya.

Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan tata kelola PNBP di sektor pertanahan berjalan transparan dan akuntabel. Pembahasan meliputi pengawasan penggunaan lahan, sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa, hingga peran Kantor Wilayah BPN dalam pemetaan dan pengelolaan data pertanahan.

“Kami hadir untuk memastikan PNBP pertanahan di Jambi berjalan baik, sekaligus memperkuat sinergi Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah daerah. Tujuannya agar setiap jengkal tanah di Provinsi Jambi memiliki legalitas yang jelas,” ungkap Rifqinizamy.

Ia menekankan, pertemuan ini penting untuk mengetahui capaian, kendala, serta mencari solusi bersama. “Dengan begitu, tata kelola pertanahan akan semakin transparan, akuntabel, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tutupnya.

BACA JUGA:Jangan Lewatkan Besok! Basket Putri SMA Xaverius I Vs SMAN 1 Kota Jambi di Final Gubernur Cup Basketball 2025

Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi Jambi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sektor pertanahan, meningkatkan PNBP, serta menyukseskan Reforma Agraria demi kesejahteraan masyarakat.

Sumber: