UNJA Gelar Kuliah Umum Bahas RUU Sisdiknas, Wamen Dikdasmen RI Paparkan Arah Baru Pendidikan Nasional

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Jambi (UNJA) menyelenggarakan kuliah umum bertajuk “Menyongsong Transformasi Pendidikan: Arah Baru dan Implikasi RUU Sisdiknas bagi Pendidikan Nasional” pada Rabu 09 Juli 2025, bertempat di Auditorium Gedung Unifac Lantai 1, Kampus UNJA Mendalo.

Kuliah umum ini mengangkat tema strategis terkait revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), yang menjadi perhatian utama dalam dinamika pendidikan tanah air. Acara dibuka secara simbolis lewat penabuhan rebana oleh Rektor UNJA, Helmi, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) RI, Prof. Atip Latipulhayat, serta Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I.

Dalam kesempatan ini, Prof. Atip Latipulhayat hadir sebagai pembicara utama, didampingi oleh jajaran pimpinan UNJA seperti Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum, Prof. Dr. Ir. Depison, M.P., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H., para Dekan, Wakil Dekan, dosen, serta mahasiswa PPG.

Sejumlah pejabat penting turut hadir memberikan dukungan, antara lain Direktur Guru PAUD dan PNF Kemendikdasmen RI, Suparto, S.Ag., M.Ed., Ph.D., Direktur Kepala Sekolah, Pengawas, dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen RI, Dr. Iwan Junaedi, M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, H. Syamsulrizal, S.E., M.Si., serta perwakilan dari BPMP, BGTK, dan Balai Bahasa Provinsi Jambi.

Rektor UNJA, Helmi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa revisi UU Sisdiknas merupakan langkah penting menuju penyederhanaan regulasi pendidikan nasional.

“Tema yang kita angkat hari ini sangat krusial dalam menghadapi tantangan pendidikan ke depan. Saya sependapat dengan pernyataan Pak Wamen, bahwa sudah saatnya dilakukan harmonisasi tiga regulasi utama — UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Guru dan Dosen — agar lebih terintegrasi dan mudah dipahami. Ini akan menyederhanakan sistem tanpa mengabaikan amanat UUD 1945,” ujar Helmi.

Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif UNJA mengadakan diskusi akademik yang membahas substansi kebijakan nasional.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, kami menyambut baik kegiatan ini. Kuliah umum ini bukan hanya menambah wawasan mahasiswa, tapi juga mendorong kolaborasi lintas sektor demi masa depan pendidikan yang lebih baik,” tutur Abdullah Sani.

Ia juga menekankan bahwa membangun sistem pendidikan yang tangguh adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

“Pendidikan adalah urusan bersama. Lewat diskusi seperti ini, mari kita saling bersinergi untuk menciptakan arah pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan nilai-nilai kebangsaan,” imbuhnya.

Dalam pemaparannya, Wamen Dikdasmen RI, Prof. Atip Latipulhayat, menjelaskan urgensi pembaruan UU Sisdiknas yang dinilai sudah tidak lagi selaras dengan perkembangan zaman.

“UU Sisdiknas yang kita gunakan saat ini telah berusia lebih dari 20 tahun. Dalam perjalanannya, banyak hal yang tidak lagi relevan, baik secara substansi maupun pelaksanaan. Karena itu, revisi menjadi langkah logis untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas sistem pendidikan nasional,” jelas Prof. Atip.

Ia menambahkan bahwa secara sosiologis, peraturan yang tidak lagi mencerminkan realitas masyarakat akan kehilangan daya berlaku dan relevansinya.

“Hukum harus tumbuh seiring perubahan sosial. Ketika fakta-fakta sosial sudah bergeser, maka hukum lama kehilangan pijakan. Maka, perlu ada regulasi baru yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman,” tambahnya.

Kuliah umum ini mencerminkan komitmen UNJA sebagai institusi pendidikan tinggi yang aktif berkontribusi dalam wacana strategis nasional. Diharapkan, kegiatan ini tidak hanya menambah pengetahuan mahasiswa dan dosen, tetapi juga membuka ruang dialog konstruktif dalam menatap masa depan pendidikan Indonesia yang lebih inklusif, efektif, dan berkesinambungan.

Sumber: