Siap-siap! Polda Jambi Bakal Punya Direktorat Baru, Apa Namanya?

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Polda Jambi, tak lama lagi akan punya direktorat baru. Keberadaan direktorat baru ini, juga akan berlaku di Polda lain se-Indonesia.

Hal ini setelah pemerintah menyetujui pembentukan direktorat khusus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta perlindungan perempuan dan anak (PPA).

Disetujuinya direktorat khusus TPPO dan PPA ini, atas dasar karena tingginya kasus kejahatan. 

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Rini Widyantini.

BACA JUGA:BREAKING NEWS: Densus 88 dan Kesbangpol Tebo Bekukan Yayasan AJI, Terafiliasi Jaringan Terlarang

“Kami baru saja menyetujui pembentukan direktorat TPPO dan PPA di tingkat polda di seluruh Indonesia. Dengan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sudah seharusnya ada penanganan yang lebih fokus dan terstruktur,” kata dia, dikutip dari beritasatu.com.

Rini mengatakan hal tersebut, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 3 Juli 2025 sore. Sidak ini dilakukan untuk memantau layanan publik di lingkungan Polri, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. 

Dalam kunjungannya ke Unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo dan Mal Layanan Polri, Rini menegaskan pemerintah mendukung penuh langkah Bareskrim Mabes Polri untuk membentuk direktorat khusus TPPO dan PPA di seluruh polda.

Rini mengapresiasi terhadap pelayanan Unit PPA Polresta Sidoarjo yang dinilai responsif dan peduli terhadap korban kekerasan. Dalam kunjungannya, Rini sempat menyapa dan berdialog langsung dengan seorang anak korban kekerasan yang sedang menjalani pemeriksaan.

BACA JUGA:Tak Banyak yang Tau, Ini Keistimewaan Daun Bawang Bagi Kesehatan Ibu Hamil dan Janin

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menyambut baik kunjungan menpan RB dan menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan, terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Ada pengecekan langsung tadi terhadap layanan unit PPA dan Mal Pelayanan Publik Polri. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Dengan adanya persetujuan ini, diharapkan setiap polda di Indonesia akan segera memiliki struktur khusus yang menangani TPPO dan PPA secara profesional dan berkelanjutan.

Sumber: