Menurut Sugiat, tahapan yang dilakukan MPR perlu berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Dengan begitu, proses transisi dapat berlangsung secara tertib dan tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.
Salah satu hal yang turut disoroti Gerindra adalah batas waktu penanganan kekosongan jabatan Wakil Presiden. Sugiat mengingatkan bahwa MPR RI memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memproses dan menetapkan Wakil Presiden definitif sebagai pengganti.
Ketentuan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dalam konteks tersebut, proses pengisian jabatan tidak hanya berkaitan dengan keputusan politik, tetapi juga harus mengikuti tahapan konstitusional. Karena itu, Gerindra meminta semua pihak memberikan ruang bagi lembaga negara untuk menjalankan kewenangannya sesuai aturan.
BACA JUGA:Resmi! Manchester United Pecat Michael Carrick, Pochettino Disiapkan Jadi Pengganti
Sugiat menegaskan bahwa tujuan utama dari sikap tersebut adalah menjaga agar pemerintahan Presiden Prabowo tetap dapat bekerja dan menjalankan agenda yang telah disusun. "Kami menekankan bahwa langkah ini diambil dengan semangat agar fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terus terbebani oleh polemik yang ada, sehingga pelayanan publik dan program kerja untuk rakyat tetap berjalan tanpa hambatan," katanya.
Pernyataan Gerindra itu memperlihatkan dua hal yang menjadi perhatian partai tersebut dalam menyikapi perkembangan politik ini: penghormatan terhadap keputusan Gibran dan keberlanjutan pemerintahan. Di tengah proses yang masih harus ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan, Gerindra meminta agar kepentingan masyarakat tidak tersisih oleh polemik di tingkat elite.
Dengan demikian, perhatian berikutnya tertuju pada langkah MPR dalam memproses surat pengunduran diri serta tahapan konstitusional untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Gerindra menyatakan mendukung proses tersebut berjalan sesuai aturan, sembari mengingatkan bahwa pelayanan publik dan program pemerintah harus tetap menjadi prioritas.*