JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mendapat respons dari Partai Gerindra. Partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu menyatakan menghormati langkah politik Gibran dan menyebutnya sebagai contoh kedewasaan dalam berdemokrasi.
Namun, di balik sikap tersebut, Gerindra juga menyampaikan pesan penting. Partai ini meminta agar dinamika politik di tingkat elite tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan, terutama program-program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, keputusan Gibran harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan. Menurut dia, kepentingan nasional semestinya menjadi perhatian utama di tengah perubahan politik yang sedang berlangsung.
"Sejarah hari ini mencatat sebuah contoh kedewasaan berdemokrasi, di mana kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan diletakkan jauh di atas ambisi jabatan pribadi," kata Sugiat di Jakarta, Kamis 12 November 2026.
Sugiat menilai dinamika politik di kalangan elite merupakan sesuatu yang dapat terjadi dalam kehidupan demokrasi. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ada hal yang tidak boleh ikut berubah, yakni kepastian bahwa program pemerintah untuk rakyat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan sikap Gerindra di tengah perhatian publik terhadap perkembangan politik setelah pengunduran diri Gibran. Partai itu menyatakan menghormati keputusan yang diambil Gibran sebagai langkah politik pribadi.
"Partai Gerindra secara kelembagaan menyatakan sikap menghormati sepenuhnya langkah politik yang diambil oleh Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri," ujar Sugiat yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI.
Selain menyampaikan penghormatan terhadap keputusan Gibran, Sugiat menyoroti pentingnya proses transisi konstitusional. Menurut dia, para tokoh politik memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kegaduhan yang justru merugikan masyarakat.
BACA JUGA:Pengaspalan Depan MAN Model Jambi Sempat Bikin Macet, Warga Kesal
Ia menegaskan, perbedaan pandangan maupun dinamika politik di parlemen tidak seharusnya membuat pelayanan publik dan program pemerintah terabaikan. Sebelumnya, dinamika politik di parlemen juga diwarnai munculnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Usulan tersebut menjadi salah satu bagian dari perkembangan politik yang menyertai polemik terkait posisi Gibran. Meski demikian, Sugiat menyebut komunikasi di antara partai-partai koalisi tetap terjaga.
Ia mengatakan koordinasi antarpartai masih berlangsung dengan baik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari penyelesaian yang dinilai sesuai dengan kepentingan negara. Bagi Gerindra, stabilitas komunikasi politik menjadi salah satu hal yang perlu dijaga agar perubahan situasi di tingkat elite tidak berdampak pada jalannya pemerintahan.
Sugiat juga menyatakan dukungan terhadap proses administratif dan tata tertib di MPR RI. Ia merujuk pada penjelasan Ketua MPR Ahmad Muzani mengenai rencana tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan.
BACA JUGA:Sinkronisasi Infrastruktur Digaungkan Al Haris, 28 Persen Jalan Provinsi Jambi Masih Jadi PR