Menurutnya, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ikrar dan sumpah kader Partai Gerindra yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.
"Ini adalah bentuk kepemimpinan yang buruk. Di tengah rakyatnya sedang mengalami kesusahan karena bencana, yang bersangkutan justru meninggalkan tempatnya," tegas Sugiono.
Ia menambahkan bahwa proses pencopotan tersebut telah diproses secara administratif oleh DPP Partai Gerindra dan surat keputusan resmi akan segera ditandatangani.
Selain itu, DPP juga telah memerintahkan Ketua DPD Partai Gerindra Aceh untuk menyiapkan pengganti dan menerbitkan susunan kepengurusan baru.
BACA JUGA:Menteri Nusron Salurkan Bantuan dan Dengar Jeritan Warga yang Kehilangan Keluarga di Kabupaten Agam
Kasus ini kemudian menuai sorotan tajam dari publik. Keberangkatan kepala daerah ke luar negeri di tengah kondisi darurat dinilai sebagai bentuk ketidakpekaan sosial dan pengabaian terhadap amanah rakyat.
Langkah tegas Prabowo dan DPP Gerindra disebut menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala daerah agar tidak meninggalkan tanggung jawab ketika rakyat sangat membutuhkan kehadiran pemimpinnya.