Ia menyoroti adanya kondisi yang disebutnya sebagai anomali dalam regulasi. Menurutnya, keberadaan bandara tanpa perangkat negara dapat mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia, terutama karena lokasi bandara berada di dekat jalur laut strategis ALKI II dan III.
BACA JUGA:Kota Jambi Raih Juara Umum MTQ ke-54 Provinsi Jambi 2025, Wali Kota Maulana: Ini Sejarah Baru
Sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Sjafrie menekankan bahwa negara tidak boleh membiarkan celah yang melemahkan kekuatan nasional.
Ia menegaskan, "Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari manapun asalnya."
Ia juga berjanji seluruh temuan di lapangan akan segera disampaikan kepada Presiden sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap keamanan fasilitas strategis.