JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tetap berlanjut.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menanggapi sikap Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan bertanggung jawab atas utang proyek tersebut, yang nilainya mencapai sekitar Rp116 triliun.
"Penyelidikan tidak ada larangan kan. Tidak ada satu larangan untuk melakukan penyelidikan," ujar Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 5 November 2025.
BACA JUGA:Provinsi Sumbar Siap Jadi Tuan Rumah PON 2032
Tanak menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut atau tidak.
"Kalau tidak ada, ya selesai. Kalau ada, kami juga bisa sampaikan kepada Presiden bahwa ini ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ketika ada, tentunya Presiden juga akan menerima," katanya.
Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang sudah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan. Tanak menyarankan hal itu ditanyakan kepada Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
BACA JUGA:Prakiraan Cuaca Hari ini di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi, 6 November 2025
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan menanggung seluruh utang proyek kereta cepat Whoosh, yang pembayarannya mencapai Rp1,2 triliun per tahun.
"Saya tanggung jawab nanti utang Whoosh semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung enggak ada masalah. Jadi, PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir," kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa 4 November 2025.
Prabowo juga meminta agar persoalan kereta cepat tidak dipolitisasi. Menurutnya, proyek transportasi publik seperti Whoosh tidak semestinya dihitung berdasarkan untung dan rugi, melainkan dari manfaatnya bagi masyarakat.
BACA JUGA:Prakiraan Cuaca Hari ini di Wilayah Kota Jambi, 6 November 2025
"Semua public transport di seluruh dunia, itu jangan dihitung untung-rugi. Hitung manfaatnya untuk rakyat," ujarnya. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki kemampuan finansial untuk menanggung kewajiban tersebut.
"Jangan khawatir. Saya sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya," tutur Prabowo.